MATTANEWS.CO, KARAWANG – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi besar-besaran terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Karawang dan Purwakarta.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen (Purn) Dadang Hendrayuda, menekankan pentingnya standar ketat agar program ini memberikan dampak nyata, bukan sekadar pemenuhan administratif.
Dalam pengarahan yang diikuti oleh 1.006 peserta dari unsur kepala satuan pelayanan, yayasan, dan mitra, Dadang menegaskan tiga poin utama pengawasan:
Kebersihan (Higienitas): Standar sanitasi dapur yang tidak bisa ditawar.
Kualitas Bahan: Kandungan gizi harus sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.
Tata Kelola Distribusi: Ketepatan waktu dan sasaran dalam pengiriman makanan.
“Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” ujar Dadang dalam paparannya, Rabu (01/04/2026).
Data Sebaran SPPG di Jawa Barat
Hingga saat ini, total SPPG di Jawa Barat mencapai 5.961 unit. Berikut adalah rincian untuk wilayah terdampak evaluasi:
Secara keseluruhan jumlah SPPG di Jawa Barat mencapai 5.961 unit dapur. Untuk wilayah Kabupaten Karawang 214 unit, dan baru 84 dapur mengantongi SLHS.
Sementara Kabupaten Purwakarta diinformasikan mencapai 130 unit dapur.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menyambut baik arahan BGN dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawasan di lapangan secara mandiri.
Ia memperingatkan para mitra dan yayasan pengelola dapur agar tidak main-main dengan prosedur yang ada.
“Sudah jelas alur yang harus dilaksanakan. Jika ada dapur yang tidak sesuai prosedur BGN, kami tidak ragu untuk langsung melaporkannya. Ini bukan sekadar memberi makan, tapi memastikan asupan berkualitas,” tegas Aep.(*)
