“Untuk 12 Pemerintah Daerah lainnya yang belum, saya berharap agar segera menyerahkan laporan LKPD Unaudited ini. Sebab, BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci atas laporan keuangan tersebut untuk memberikan opini tentang kewajaran. Dalam memberikan opini kewajaran ini tentunya BPK memiliki standar yang telah ditetapkan dalam memeriksa keuangan negara,” jelas Ahmadi.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan, ada 8 Pemerintah Daerah yang belum meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari BPK RI Perwakilan Sumut. Kedelapan pemerintah daerah ini terus berusaha untuk memperbaiki sehingga dapat meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut ke depannya.
