MATTANEWS.CO, PALEMBANG — Penguatan tata kelola industri kelapa sawit kembali menjadi sorotan dalam Andalas Forum VI yang digelar di Palembang, 16–17 April 2026. Para pakar, regulator, hingga pelaku usaha sepakat bahwa peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi kunci menjaga daya saing sawit Indonesia di tengah tekanan global.
Forum tahunan yang diselenggarakan GAPKI Cabang se-Sumatera di Hotel Aryaduta Palembang itu menghadirkan beragam perspektif dalam empat sesi seminar. Isu utama yang mengemuka berkisar pada arah kebijakan sawit nasional agar tetap relevan dalam menghadapi tuntutan transisi energi, ketahanan pangan, hingga standar keberlanjutan internasional.
Guru Besar Kebijakan Agribisnis IPB, Y. Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan sawit tidak dapat dipisahkan. Ia menyebut industri ini menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja dan menyumbang sekitar 64 persen devisa ekspor sektor pertanian. Karena itu, menurutnya, kebijakan pengelolaan sawit harus terintegrasi dan mampu menyeimbangkan aspek energi, pangan, dan lingkungan.
“Indonesia butuh sawit, sawit butuh Indonesia. Tapi pengembangannya harus menjawab tantangan global, termasuk isu lingkungan dan geopolitik,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, BPDP dinilai memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menjelaskan bahwa dana yang dikelola BPDP diarahkan untuk mendukung keberlanjutan industri, mulai dari program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, hingga riset dan inovasi.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono, yang menilai sektor sawit masih memiliki peluang pembiayaan yang besar dengan tingkat risiko relatif rendah dibanding komoditas pertanian lain. Namun ia mengingatkan bahwa peningkatan produktivitas harus berjalan seiring dengan hilirisasi agar nilai tambah dapat dimaksimalkan.
Di sisi lain, tantangan keberlanjutan masih menjadi pekerjaan besar. Guru Besar IPB Rizaldi Boer menilai sawit memiliki potensi sebagai aset karbon dalam mitigasi perubahan iklim, meski dihadapkan pada isu deforestasi dan konflik lahan. Ia menyebut kontribusi sawit terhadap penurunan emisi gas rumah kaca mencapai sekitar 200 juta ton CO2e atau setara 40 persen.
Pandangan berbeda disampaikan Petrus Gunarso yang menilai sawit kerap disalahkan sebagai penyebab utama deforestasi. Berdasarkan pemetaan satelit selama empat dekade, ia menegaskan bahwa persoalan utama justru terletak pada lemahnya tata kelola lahan dan kesalahan definisi antara deforestasi dan degradasi.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung, menyoroti kesenjangan produktivitas antara petani dan perusahaan besar. Ia menilai petani harus menjadi prioritas dalam kebijakan peningkatan produksi karena memegang peran penting dalam rantai pasok sawit nasional.
Dari aspek regulasi, kebutuhan akan kepastian hukum juga mengemuka. Akademisi Universitas Jember sekaligus Dewan Pakar GAPKI, Ermanto Fahamsyah, menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Perkelapasawitan.
Penguatan ISPO turut menjadi fokus utama dalam forum ini. Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menyebut ISPO kini diperkuat sebagai standar mandatori yang mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir. Upaya ini dinilai penting untuk menjawab tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap aspek keberlanjutan.
Dorongan digitalisasi juga menguat. Muhammad Badiul Ulum dari Control Union Indonesia menilai sistem audit berbasis digital dan geolokasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kredibilitas sertifikasi. Hal senada disampaikan pelaku industri yang menilai ISPO bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen peningkatan daya saing.
Dalam sesi teknologi, pentingnya transparansi rantai pasok menjadi perhatian. Perwakilan PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk menekankan bahwa sistem ketelusuran digital menjadi kunci verifikasi keberlanjutan. Akademisi Universitas Sriwijaya menambahkan bahwa teknologi seperti blockchain berpotensi mempercepat proses sertifikasi sekaligus meningkatkan akurasi data.
Forum ini juga menyoroti pentingnya pemantauan berbasis data spasial untuk pengendalian pembukaan lahan, termasuk melalui pemantauan titik panas. Pendekatan berbasis teknologi dinilai mampu memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas industri.
Sebagai hasil akhir, Andalas Forum VI merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya percepatan peremajaan sawit rakyat, pengembangan pembiayaan hijau, penguatan diplomasi ekonomi, serta dorongan pembentukan Badan Otoritas Sawit dan Undang-Undang Perkelapasawitan.
Keseluruhan diskusi menegaskan bahwa masa depan sawit Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan transformasi tata kelola yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi lintas sektor, industri sawit diyakini tetap menjadi pilar ekonomi nasional sekaligus bagian dari solusi perubahan iklim global.
