MATTANEWS.CO, FAKFAK – Jumlah Kampung di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, bakal bertambah. Hal demikian diketahui dari keseriusan Kepemimpinan Untung Tamsil dan Wakil Bupati Yohana Dina Hindom dalam melakukan launching Kampung Persiapkan sebagaimana usulan dari Masyarakat.
Kali ini tepatnya di Distrik Fakfak Timur Tengah,Bupati Fakfak Untung Tamsil didampingi Wakil Bupati Yohana Dina Hindom disanbut warga setempat dengan acara adat yakni minum kopi bersama, selanjutnya Bupati Untung Tamsil melaunching Kampung Wenatir pada Jumat, (13/9/2024)
Untung Tamsil menyampaikan, launching pemekaran Kampung yang dilakukan saat ini adalah murni dari usulan Masyrakat dan itu sesuai aturan yang berlaku. Ia (Bupati) berharap dengan adanya pemekaran ini tentunnya akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana akan nantinya tersedia pembiyaan yang dikucurkan ke Kampung.
“Perbub Bupati No 4 tahun 2024 itu Ada syarat dan pedoman yang harus dipelajari serta harus dilengkapi, kurang lebih sekitar 13 syarat,” ujarnya
Untung Tamsil kemudian menyampaikan, untuk saat ini sudah masuk pada tahap yang ke-6 dan akan masi ada tahapan berikutnya dan berlanjut sampai ke peraturan Bupati dan setelah itu akan didorong ke Propinsi agar tim akan turun.
“Saya sangat berharap ada dukungan dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan terpenting dari kepala Kampung induk,” ungkapnya.
“Kepala Kampung harus terima ini barang, kampung ini nanti kalau jadi, saudara saudara kita yang belum terpenuhi bisa melalui ini bisa dapat terpenuhi,” sambung Untung Tamsil.
Bupati Untung Tamsil berharap agar komunikasi terus dilakukan, baik dengan Kepala Kampung Wayati Timur dan Kepala Distrik agar dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
“Kita tetap bersatu agar dapat melengkapi syarat syarat yang dibutuhkan, sehingga dapat menjadi Kampung Definitif,” ujar Untung Tamsil.
Dikesempatan itu juga, Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom Menambahkan, terdapat anggaran sebanyak 30% yang nantinya diperuntukan kepada Kampung persiapan Pemekaran dari anggaran Kampung induk.
“Anggaran itu diperuntukan untuk operasional Kampung, selain itu juga dibutuhkan infrastruktur berupa balai Kampung, jalan setapak, Posyandu maupun kegiatan fisik lain yang bisa dilakukan,” ujar Yohana Dina Hindom.
“Sedangkan untuk Hak-hak masyarakat yang telah diakomodir dalam Kampung induk, masi dapat didapatkan, sampai dengan Kampung Persiapan pemekaran telah definitif,” tutupnya.
