MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Impian masyarakat Nanga Embaloh, Kecamatan Embaloh Hilir untuk memiliki akses jalan darat yang layak akhirnya terwujud. Senin (4/9/2023)
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mendampingi Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaunching peningkatan Ruas Jalan Nanga Manday (Kecamatan Bika) – Nanga Embaloh (Kecamatan Embaloh Hilir) Kabupaten Kapuas Hulu.
Launching ruas jalan yang dibangun menggunakan kebijkan Inpres tersebut disaksikan langsung oleh para Kepala Desa di Kecamatan Embaloh Hilir, para Camat yang menerima pembangunan melalui Inpres jalan Daerah. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu beserta Anggota, Forkopimda Kabupaten Kapuas Hulu, Instansi Vertikal, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional dan rombongan beserta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJN Kalimantan Barat, Handiyana menuturkan launching pelaksanaan peningkatan jalan daerah Nanga Manday- Nanga Embaloh dianggarkan sebesar Rp 29,1 miliar. Dana tersebut untuk pekerjaan jalan sepanjang 30,4 kilometer. Pengerasan 18,6 kilometer, penimbunan 6,5 kilometer, perbaiki 5,3 kilometer.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, peningkatan ruas jalan Nanga Manday – Nanga Embaloh tersebut merupakan moment yang ditunggu – tunggu secara khusus masyarakat yang ada di Kecamatan Embaloh Hilir.
“Dimana ruas jalan dari Nanga Manday menuju Nanga Embaloh ini sudah menjadi kerinduan masyarakat di kecamatan Embaloh Hilir,” ungkap Fransiskus Diaan.
Bang Sis, begitu orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini menegaskan, dalam proses pembangunan ini, Pemerintah Daerah berharap masyarakat yang terdampak dari pembangunan harus mendukung, agar pelaksanaannya nanti bisa berjalan baik dan tepat waktu.
“Cerita pembangunan ruas jalan Nanga Manday – Nanga Embaloh ini cukup panjang. Kami di tahun 2022 sudah menganggarkan untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2023 bersama DPRD, kita sepakat namun di penghujung penganggaran muncul peraturan Menteri Keuangan yang menentukan Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan peruntukannya, ternyata di PU kita hanya dapat Rp60 milyar. Sehingga untuk pembangunan infrastruktur tidak cukup, karena kita sedang bangun juga kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap senilai Rp50 milyar,” jelas Bupati.
Atas kondisi tersebut kata Sis, pihaknya sangat memahami reaksi masyarakat, namun patut disyukuri akhirnya muncul kebijkan Presiden Jokowi, melalui Inpres untuk penanganan jalan daerah memberikan harapan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Nah waktu itu kami berupaya bagaimana mengatasi kondisi infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang rusak ringan hingga berat. Kami mengusulkan melalui pak Lasarus selaku Ketua Komisi V, sehingga bisa direalisasikan, karena beliau yang mengawalnya di Kementerian, sehingga kita bisa terbantu. Agar pembangunan di kabupaten Kapuas hulu bisa berkelanjutan,” ungkap Bupati.
Ditambahkan Bupati, penanganan ruas jalan Nanga Manday – Nanga Embaloh ini diusulkan anggarannya hampir Rp100 milyar, tapi karena keterbatasan waktu sehingga menjadi Rp29 milyar.
“Namun kita tetap optimis, karena Inpres jalan Daerah masih ada hingga tahun 2024, maka masih ada waktu untuk kita mengusulkan lagi, maka kita harus bekerjasama, karena kita ingin penanganan ruas jalan Nanga Manday – Nanga Embaloh ini dilakukan secara menyeluruh,” pungkas Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan, dengan ditingkatkannya ruas jalan Nanga Manday- Nanga Embaloh, maka diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam mengakses transportasi darat yang baik.
“Sekarang kita ingin beban bapak ibu di Kecamatan Embaloh Hilir ini menjadi ringan, bayangkan jika kita menggunakan transportasi air, membutuhkan dana sekitar 400an ribu, sedangkan dari jalan darat dengan 50 ribu isi minyak sudah sampai di Putussibau,” ujar Lasarus.
Lasarus juga menyampaikan bahwa, launching jalan tersebut merupakan sebuah bukti nyata dirinya berjuang untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur layak di daerah.
“Kita perjuangkan pak, bukan hanya omongan saja, saya launching ini bukan mau pamer, ini perlu kita tunjukkan kerja siapa. DPR punya tiga fungsi, Penganggaran, buat undang – undang dan pengawasan,” jelasnya.
Selain itu Lasarus juga menjelaskan bahwa total anggaran pembangunan yang ia perjuangkan melalui Kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI ke Kapuas Hulu hampir Rp1 triliun. Lewat program Inpres bersama Kementerian PUPR, tahap dua ada Rp 113 miliar masuk ke Kapuas Hulu, hanya untuk jalan.
Kemudian ditambah lagi program lain seperti BSPS, Pamsimas, Pisew, hampir Rp100 miliar. Kemudian ditambah lagi pembangunan lain seperti pile slab, jalan lintas timur, pembangunan lain, totalnya hampir 1 triliun masuk Kapuas Hulu.
“Sementara tadi disampaikan Bupati bahwa tahun 2023 ini PUPR Kapuas Hulu hanya ada dana Rp 60 miliar. Ini membuktikan bahwa Kapuas Hulu butuh perwakilan yang tepat di Senayan, perwakilan yang mau bekerja, mau membangun daerah dan mampu menempati posisi strategis,” kata Legislator PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat ini. (BAYU)
