MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, resmi menyurati pihak Pertamina terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam beberapa waktu terakhir.
Surat tersebut ditujukan kepada Sales Area Manager Retail Pertamina Kalimantan Barat di Pontianak sebagai bentuk respons Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atas kondisi yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Dalam suratnya, Bupati menyampaikan bahwa telah terjadi kelangkaan BBM, khususnya jenis JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan).
Dampaknya, antrean panjang terlihat di sejumlah SPBU di Kapuas Hulu. Bahkan, harga BBM jenis Pertalite di tingkat kios pengecer melonjak tajam, berkisar antara Rp17.000 hingga Rp25.000 per liter.
Kondisi ini semakin memberatkan masyarakat karena terjadi bertepatan dengan momentum perayaan Tahun Baru Imlek serta saat umat Muslim tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.
Selain itu, masyarakat juga bersiap menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H, yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan transportasi dan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, keterbatasan pasokan BBM jenis Pertalite, Biosolar, dan Pertamax di wilayah hulu Kalimantan Barat, termasuk Kapuas Hulu, dipicu gangguan distribusi melalui jalur sungai akibat surutnya debit air, bukan karena penghentian suplai dari pihak Pertamina.
Hal tersebut disampaikan perwakilan Sam Retail Pertamina Kalbar, dimana gangguan terjadi pada jalur distribusi Pontianak – Sanggau – Sintang melalui Sungai Kapuas dan Sungai Melawi.
Sejak 29 Januari 2026, ketinggian air berada di bawah batas aman navigasi (safe draft limit) 4 meter.
Pada 31 Januari 2026 kedalaman tercatat sekitar 3,55 meter, dan per 17 Februari 2026 turun menjadi 2,45 meter, sehingga kapal tanker tidak dapat melanjutkan pelayaran menuju Fuel Terminal (FT) Sintang.
Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Sintang (Serawai, Ambalau dan sekitarnya), Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, serta Kabupaten Kapuas Hulu.
Status kritis teridentifikasi pada 13–15 Februari 2026, dengan proyeksi FT Sintang berpotensi mengalami kekosongan stok kurang dari 36 jam sejak 15 Februari apabila tidak dilakukan mitigasi.
Namun Stok BBM sebenarnya tersedia di kapal dan saat ini berada di posisi Sanggau. Namun pembongkaran masih menunggu kepastian izin lokasi jetty dalam kondisi darurat.
Berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, di antaranya penerbitan Surat Pernyataan Keadaan Darurat (SPKD), kajian keselamatan HAZID dan HAZOP untuk opsi direct loading, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna mengantisipasi panic buying di SPBU.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Budi Prasetyo menyampaikan, Selain menyurati Pertamina, Pemkab Kapuas Hulu juga akan menggelar rapat koordinasi pada Selasa, 24 Februari 2026, bersama Forkopimda, Sam Retail, SBM, OPD terkait, serta seluruh SPBU se-Kapuas Hulu guna membahas langkah penanganan kelangkaan BBM.
Melalui surat tersebut, Bupati meminta langkah dan upaya konkret dari pihak Pertamina Retail Kalbar agar distribusi segera kembali normal.
Pemerintah daerah berharap respons cepat dari Pertamina dapat memulihkan pasokan BBM sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan bakar di tengah momen penting keagamaan dan meningkatnya aktivitas ekonomi. (*)
