BERITA TERKINIHEADLINENUSANTARAPEMERINTAHAN

Bupati Karo Dorong Perubahan Budaya Birokrasi, Pelayanan Publik Harus Lebih Cepat dan Mudah

×

Bupati Karo Dorong Perubahan Budaya Birokrasi, Pelayanan Publik Harus Lebih Cepat dan Mudah

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, KARO – Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan pentingnya perubahan budaya kerja birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik Kabupaten Karo Tahun 2026 di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Kamis (19/11/2026) kemarin.

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP., sebagai narasumber.

Menurut Antonius, pelayanan publik merupakan gambaran nyata kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, peningkatannya tidak cukup hanya melalui perbaikan sistem, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Ia menekankan birokrasi harus meninggalkan kebiasaan ingin dilayani dan beralih menjadi aparatur yang benar-benar melayani masyarakat.

Tata kelola yang bersih, sederhana, fleksibel, serta didukung sumber daya manusia berkualitas dinilai menjadi kunci terwujudnya pelayanan prima.

Bupati juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi agar akses masyarakat terhadap layanan pemerintah semakin mudah. Selain itu, pola kerja egosektoral antarperangkat daerah perlu ditinggalkan dan diganti dengan orientasi pelayanan yang lebih terintegrasi.

Peningkatan kualitas pelayanan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Di tingkat daerah, Pemkab Karo telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 060/0820/ORG/2025 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Melalui instruksi itu, seluruh perangkat daerah diminta menetapkan dan memublikasikan standar pelayanan, menyediakan informasi serta sarana pengaduan, menindaklanjuti keluhan masyarakat, hingga melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Perangkat daerah juga diminta memastikan penempatan aparatur yang kompeten, melakukan pembinaan dan pemantauan, serta mengevaluasi kualitas pelayanan hingga unit terkecil.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri perwakilan Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara, para kepala perangkat daerah, dan peserta rapat kerja.

Pemkab Karo diharapkan dapat menindaklanjuti arahan tersebut melalui perbaikan nyata di setiap unit pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berkualitas.

Penulis: Tison
Editor: Selfy