MATTANEWS.CO, BATANGHARI – Saat pidato dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) sampaikan keluhan masyarakat akibat Lalu Lintas Angkutan Batubara kepada Perwakilan Eksekutif dan Legislatif Provinsi Jambi.
Saat itu ia (Bupati Batanghari) sangat berterimakasih atas kehadiran para petinggi dari Provinsi Jambi tersebut.
“Kepada ibu perwakilan dari Pemprov Jambi kebetulan juga ada anggota DPRD Provinsi Jambi ‘masyarakat Batanghari sudah cukup menderita akibat dari lalu lintas angkutan Batubara. Saya beberapa kali rapat bersama Forkopimda kebetulan ada Ketua DPRD dan Kapolres Batanghari, kita tidak menginginkan ada konflik horizontal akibat antrian angkutan batubara yang melintasi kabupaten Batanghari,” kata Bupati Batanghari, di dalam Gedung Pemuda Jalan Pramuka Muara Bulian, Kamis (10/03/2022).
Dijelaskan Bupati Batanghari, ada ruas jalan Muara Bulian – Muara Tembesi tidak mempunyai jalan alternatif, sebagian akan dibuatkan alternatif pada tahun ini tapi prosesnya akan memakan waktu cukup lama dan ia meminta agar Pemprov Jambi membuat titik henti baru bagi angkutan Batubara.
“Tapi tidak bisa cepat dia masih perlu proses dan waktu, kemudian pak Gubernur sudah sangat konsen bagaimana ada angkutan batubara khusus sungai kita yakin itu serius. Tapi itu perlu waktu, kita perlu solusi jangka pendek yang lebih cepat. Ini saya sampaikan Ibu dari Bappeda Provinsi Jambi dan ada juga dua anggota DPRD,” ucapnya.
“Kita minta titik cegatnya tidak lagi di simpang tiga BBC Muara Bulian tapi dibagi dua, satu di Selat Pemayung satu lagi di Panerokan. Ruas jalan dari Bulian sampai selat itu hampir 35 Km, Mobil angkutan batubara bersama CPO dengan jumlah hampir 6.000 kalau panjang 1 mobil 6 meter sehingga perlu jarak 36 KM untuk berbaris dijalan itu makanya ketemu. Di Bulian – Tembesi ada tiga baris, karena jalan Bulian- Tembesi hanya 15 KM terpaksa di double kan barisannya. Mungkin kawan-kawan DPRD tolong suara kami disampaikan ke Pemprov Jambi,” sambung Bupati MFA.
Bupati Batanghari meminta kepada Pemrov Jambi agar dapat mengubah titik cegat angkutan Batubara, ia (Bupati MFA) tak mempermasalahkan wilayah kekuasaannya (Batanghari) dijadikan tempat titik cegat.
“Kita tidak keberatan Batanghari menjadi titik cegat apabila Muaro Jambi tidak ikhlas, Muaro Jambi sangat tidak setuju apabila titik cegat nya di Kabupaten Muaro Jambi. Pertama ini akan mengurai antrian yang panjang, yang kedua sopir Batubara itu juga manusia dianya. Apabila dia lewat jam 9 malam di Bulian sampai ke Talang Duku itu jam 2 subuh, kemudian bongkar muat istirahat sebentar kapan dia mau ketemu anak istrinya kapan dia berlakukan kehidupan sosialnya,” beber MFA.
“Tapi kalau titik cegat nya di Selat dia hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 Jam ke Talang Duku. Sehingga kalau dilepas jam 9 malam dia akan sampai jam 11 malam ke Talang Duku, jam 12 dia sudah arah pulang kerumahnya mungkin jam 1 dia sudah ketemu istrinya pagi sudah ketemu anaknya saat sarapan sekolah ini harus kita pikirkan,” tegasnya.
Disebutkan Bupati MFA, ia sering mendengar perkataan orang ada indikasi sopir Batubara pakai Narkoba.
“Wajar karena tuntutan hidupnya dia tidak bisa istirahat, nah hal-hal begini harus kita pikirkan bersama. Saya yakin kawan-kawan DPRD ini bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Batanghari yang dengar dari mulut saya. Kalau kita anggap kepanjangan kita bagi dua, satunya di Selat satunya di Panerokan mungkin hari ini ganjil lewat lurus genap lewat kanan sehingga terbagi dua dia antriannya,” jelas MFA.
“Nah ini mungkin formulanya menurut pemikiran saya, tapi tidak tahu kalau Provinsi punya formula yang lebih baik ya Alhamdulillah. Tapi saat ini formula yang dilaksanakan tahun ini tidak akan menimbulkan kebermanfaatan bagi semuanyalah, kita tidak munafik bahwa kita dapat DBH dari PNBP Batubara walaupun tidak besar. Tapi ini tidak akan bermanfaat apabila masalah sosial ini tidak kita selesaikan,” pungkasnya.
