PEMERINTAHAN

Bupati Pemalang Instruksikan Pembenahan Alun-Alun dan Pembebasan Lahan untuk Sekolah Rakyat

×

Bupati Pemalang Instruksikan Pembenahan Alun-Alun dan Pembebasan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, PEMALANG – Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, memberikan instruksi tegas kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang untuk segera melakukan pembenahan Alun-Alun Pemalang serta mempercepat proses pembebasan lahan untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Plt. Kepala Disperkim Kabupaten Pemalang, Prasetyo Widyatmoko, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (20/6/2023). Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran perubahan tahun ini untuk penataan darurat Alun-Alun dan anggaran tersebut telah disetujui.

“Meskipun masih terlihat sedikit berantakan, kami berharap Alun-Alun sudah bisa digunakan untuk kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses revitalisasi menyeluruh Alun-Alun baru akan dilaksanakan tahun depan.

“Untuk pembenahan secara total melalui program revitalisasi, anggarannya sudah disiapkan dan akan direalisasikan pada tahun 2026,” tambahnya.

Sementara itu, terkait pembebasan lahan untuk pembangunan SMK di Watukumpul, Prasetyo menuturkan bahwa prosesnya telah selesai dan lahan sudah diserahkan ke pemerintah provinsi. Adapun untuk pembebasan tanah di Kecamatan Pulosari, proses pengadaan lahan masih berlangsung.

“Melalui rapat koordinasi, kami pastikan bahwa pengadaan tanah untuk SMK di Watukumpul sudah tuntas. Sedangkan untuk Pulosari masih dalam proses dan ditargetkan selesai tahun ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menjelaskan bahwa meski Disperkim bertugas mengurus pengadaan lahan untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, penanganan pembangunan fisik sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos), mengingat kedua sekolah tersebut termasuk dalam program pendidikan terpadu dari Kemensos yang didanai melalui APBN.

“Kami hanya bertanggung jawab dalam penyediaan lahannya. Tentunya akan ada koordinasi lanjutan, termasuk dengan pihak Kementerian Kehutanan dan Perhutani untuk pengadaan lahannya” pungkasnya.