MATTANEWS.CO, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di Pendopo Delta Wibawa, Senin (2/3/2026).
Bupati Subandi mengapresiasi perkembangan kawasan industri halal Safe n Lock serta pelaksanaan sertifikasi halal yang telah berjalan melalui Dinas Pertanian. Ia meminta koordinasi lintas OPD, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk mendata UMKM yang sudah dan belum memiliki sertifikat halal.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar seluruh produk UMKM di Sidoarjo memiliki jaminan halal, terlebih mulai 18 Oktober 2026 seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.
“Saat ini masih tersedia kuota sertifikat halal gratis, sementara biaya reguler sebesar Rp200 ribu. Jika kuota habis, Pemkab Sidoarjo siap memfasilitasi”, terangnya.
Perwakilan BPJPH Jawa Timur, Muhammad Fauzi, menyebutkan bahwa secara nasional tersedia 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis, dengan alokasi Jawa Timur 216.986 kuota. Hingga kini, capaian Sidoarjo baru sekitar 38.000 sertifikat, sehingga diperlukan percepatan dan kolaborasi untuk mendukung keberlangsungan usaha UMKM. BPJPH juga mendorong pembentukan Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat) guna memperkuat pemasaran produk.
“Kami ingin seluruh produk UMKM di Sidoarjo memiliki sertifikat halal. Dengan data yang jelas dan kolaborasi lintas OPD, proses ini akan lebih cepat sehingga daya saing produk meningkat dan ekonomi daerah tetap berputar.” ujarnya.
