MATTANEWS.CO, SIDOARJO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (26/2/2026). Aksi bertajuk “Marhaban Ya Melawan” itu digelar sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Menanggapi tuntutan massa, Bupati Sidoarjo, Subandi, menemui langsung para mahasiswa dan memaparkan empat masterplan pembangunan 2026, yakni sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau (RTH), serta pembenahan sistem irigasi dan normalisasi sungai.
“Terkait masterplan pendidikan, semuanya sudah terdata. Kecamatan mana saja yang masih tertinggal, insyaallah tahun 2026 akan kita bangun sesuai perencanaan bersama ITS. Saya minta ini dikawal, silakan beraudiensi dengan dinas terkait,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan, penyusunan rencana induk tersebut telah dilakukan berbasis data dan pemetaan kebutuhan hingga tingkat kecamatan, bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sejak 2025.
Di sektor infrastruktur, Subandi menyebut perbaikan jalan tengah dilakukan di 26 titik di sejumlah kecamatan dengan pengawasan ketat. Ia juga mengungkapkan adanya evaluasi internal di Dinas PU PR, termasuk pergantian pejabat, menyusul temuan proyek jalan yang cepat rusak.
Sementara itu, terkait pembangunan sirkuit balap resmi, ia menyampaikan bahwa desain dan perencanaan teknis telah disiapkan dan ditargetkan mulai 2027 dengan penyelesaian bertahap selama lima tahun.
“Harapannya, fasilitas ini bisa menekan balap liar di jalan umum,” katanya.
Di bidang ketenagakerjaan, Pemkab mengklaim terus mengintensifkan pelatihan kerja dan mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga lokal. Namun, Subandi mengakui adanya tantangan fiskal akibat pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp 450 miliar pada 2026.
Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, menegaskan aksi tersebut merupakan komitmen moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi komitmen moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikap, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemkab dan DPRD Sidoarjo, di antaranya prioritas pendidikan, percepatan perbaikan jalan, evaluasi drainase dan tata ruang, kebijakan ketenagakerjaan bagi tenaga lokal, pembangunan sirkuit resmi, keterbukaan program MBG, publikasi data anggaran pusat kreativitas, serta kejelasan progres proyek daerah.
Aksi yang dimulai pukul 16.00 WIB itu berlangsung hingga malam hari. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi program pemerintah daerah dan memastikan adanya tindak lanjut konkret atas tuntutan yang telah disampaikan.
