MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur kembali menggulirkan bantuan pangan untuk warga kurang mampu. Kali ini, penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) alokasi Februari–Maret 2026 dipusatkan di Balai Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Rabu (8/4/2026), sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga kebutuhan pokok.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., menegaskan bahwa bantuan pangan bukan sekadar program rutin, melainkan bentuk nyata kehadiran negara saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan gejolak harga pangan.
“Penyaluran bantuan pangan ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi dinamika kenaikan harga pangan yang terjadi saat ini,” tegas Bupati Gatut Sunu.
385 Keluarga di Desa Keboireng Jadi Penerima Bantuan
Untuk wilayah Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, tercatat sebanyak 385 Penerima Bantuan Pangan (PBP) menerima bantuan dalam penyaluran kali ini.
Setiap keluarga penerima memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras medium dan 4 liter minyak goreng Kita. Jumlah itu merupakan akumulasi penyaluran untuk dua bulan sekaligus, yakni alokasi Februari dan Maret 2026.
Sesuai skema program, tiap PBP sejatinya mendapatkan 10 kg beras per bulan dan 2 liter minyak goreng per bulan.
Karena disalurkan dalam satu tahap, maka bantuan diterimakan sekaligus untuk dua bulan.
Total 149.572 Penerima di Tulungagung
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mencatat total penerima bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 mencapai 149.572 PBP.
Data penerima bantuan tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperoleh dari Kementerian Sosial, sehingga penyaluran diharapkan lebih tepat sasaran.
Bupati Gatut Sunu menekankan, bantuan ini merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi tahun 2026 yang digulirkan pemerintah pusat untuk menopang kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bantuan pangan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan kenaikan harga pangan pokok,” ujarnya.
Bagian dari Kebijakan Nasional Pengendalian Pangan dan Inflasi
Penyaluran bantuan pangan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang mengatur bahwa CPP dapat disalurkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan, pengendalian gejolak harga dan inflasi, perlindungan produsen dan konsumen, serta hingga mitigasi keadaan darurat.
Selain itu, pelaksanaan program juga merujuk pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa penerima bantuan pangan adalah masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi.
Program ini sendiri telah berjalan sejak 2023, lalu dilanjutkan pada 2024, 2025, dan kembali diteruskan pada 2026.
Bulog dan Pemda Jadi Ujung Tombak Penyaluran
Dalam pelaksanaannya, program bantuan pangan CPP dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan penugasan kepada Perum Bulog Tulungagung, serta didukung oleh pemerintah daerah agar distribusi di lapangan berjalan lancar.
Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa bantuan ini memiliki fungsi strategis, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan warga, tetapi juga untuk menekan risiko sosial yang lebih luas.
“Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, gizi buruk, keadaan darurat, serta membantu mengendalikan dampak inflasi,” katanya.
Pemkab Tulungagung Klaim Terus Jaga Stabilitas Harga Pangan
Selain menyalurkan bantuan pangan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga menyatakan terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui berbagai langkah pengendalian inflasi daerah.
Langkah itu dinilai penting agar masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak semakin tertekan oleh lonjakan harga kebutuhan pokok yang belakangan masih fluktuatif.
Bupati Gatut Sunu berharap bantuan yang diterima warga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
“Semoga bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban warga, utamanya dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan,” pungkasnya.
Bantuan Harus Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat
Penyaluran bantuan pangan di Desa Keboireng menjadi penanda bahwa isu pangan tetap menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat bawah.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan naik-turunnya harga kebutuhan pokok, bantuan seperti ini bukan hanya soal distribusi beras dan minyak goreng, tetapi juga soal kehadiran negara yang harus benar-benar terasa di dapur rakyat.
