MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung, Jawa Timur, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., secara tegas menyoroti masih adanya blank spot layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah kecamatan. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke depan diarahkan ke wilayah yang masih kekurangan layanan.
Penegasan itu disampaikan Bupati Gatut saat membuka Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Program MBG serta Evaluasi SPPG Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, yang digelar di Ballroom Lantai 7 Hotel Lojikka, Sabtu (10/1/2026).
“Pemerataan layanan menjadi tantangan serius. Jangan sampai ada wilayah yang kelebihan SPPG, sementara daerah lain masih kekurangan bahkan di luar jangkauan layanan,” tegasnya.
69 SPPG Beroperasi, Masih Kurang 21 Unit
Dalam paparannya, Bupati Gatut Sunu menyebutkan bahwa dari target 90 SPPG, hingga 7 Januari 2026 telah beroperasi 69 SPPG di Kabupaten Tulungagung. Artinya, masih terdapat kekurangan 21 SPPG yang harus segera dipenuhi sesuai sebaran penerima manfaat.
Ia mencontohkan ketimpangan layanan di lapangan. Di Kecamatan Rejotangan, dari target tujuh SPPG justru telah berdiri delapan unit. Sebaliknya, Kecamatan Kalidawir masih kekurangan tiga SPPG.
Bahkan berdasarkan analisis radius layanan maksimal 6 kilometer, sejumlah wilayah seperti Sendang, Pagerwojo, Tanggunggunung, Pucanglaban, Bandung, dan Besuki masih masuk kategori blank spot atau belum terjangkau layanan MBG.
“Karena itu kami mohon dengan hormat kepada BGN, agar perizinan SPPG baru diprioritaskan ke wilayah yang masih di bawah target kebutuhan layanan,” ujarnya.
Evaluasi Ketat Usai Kasus Keracunan
Bupati Gatut Sunu juga menyinggung kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Tulungagung beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kelalaian dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak boleh terulang.
“Seringkali keracunan terjadi karena SOP yang tidak dijalankan secara disiplin. Tata kelola MBG harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Saat ini, dari sekitar 70 SPPG, sebanyak 66 SPPG telah mengikuti pelatihan penjamah makanan, dan 51 SPPG telah mengantongi Sertifikat Layak Sanitasi. Bupati Gatut Sunu pun memerintahkan Dinas Kesehatan bersama DPMPTSP untuk mempercepat pemenuhan sertifikasi tersebut.
Dorong Rantai Pasok Pangan Lokal
Lebih jauh, Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memiliki potensi besar menggerakkan ekonomi daerah.
Ia mendorong agar petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan lokal dilibatkan dalam rantai pasok MBG.
“Jika produsen pangan lokal menjadi bagian dari Program MBG, maka ekonomi kerakyatan benar-benar bisa terwujud,” katanya.
Untuk itu, ia meminta Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Perikanan segera berkoordinasi dengan BGN, kepala SPPG, dan mitra pengelola.
Buka Hotline Aduan, Pemkab Siapkan Lahan SPPG
Guna menjaga kepercayaan publik, Pemkab Tulungagung juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline 085-725-057-332. Selama lima bulan terakhir, tercatat 36 aduan masuk dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
Selain itu, Pemkab menunjukkan komitmen penuh dengan menyiapkan lahan milik daerah untuk pembangunan SPPG, antara lain di Desa Wonokromo Kecamatan Gondang dan Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung. Bahkan, Pemkab tengah memproses penyediaan kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi tingkat kabupaten di eks Kantor Inspektorat Desa Beji, Kecamatan Boyolangu.
Menutup sambutannya, Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG adalah tanggung jawab bersama. Ia memerintahkan Satgas MBG agar memperkuat koordinasi internal dan eksternal demi mencegah kendala di lapangan.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah amanah besar dari Presiden Prabowo. Jangan sampai gagal hanya karena lemahnya koordinasi dan tata kelola,” pungkasnya.
