Camat Tak Hadir Hearing, Pimpinan DPRD Batanghari Tersinggung

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, BATANGHARI – Terkait pergantian terhadap Penjabat (PJ) Kepala Desa Kembang Tanjung Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari yang diduga tak netral dalam Pilkades, Unsur Pimpinan dalam hal ini Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) M. Jaafar dan Ilhamudin melakukan hearing.

Hearing yang dilaksanakan di ruang banggar DPRD tersebut melibatkan Ketua Komisi I DPRD, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Inspektorat serta Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Batanghari, namun DPRD sangat menyayangkan atas ketidakhadiran Camat dan PJ. Kades Kembang Tanjung saat ini tak hadir padahal sudah di undang saat Hearing tanggal 29 September 2021.

Bacaan Lainnya

“Kami dari DPR sangat menyayangkan sekali atas ketidakhadiran pihak yang kita undang, kita undang mereka itu dalam rangka untuk klarifikasi untuk meminimalkan potensi-potensi konflik dibawah. Ini kan institusi, Lembaga yang undang bukan pribadi. Kalau kita sama-sama niat baik, ingin bermitra antara legislatif dan eksekutif tolong hargai institusi masing-masing,” kata Wakil Ketua DPRD Ilhamudin, Senin (04/10/2021)

“Seharusnya kalau mereka datang bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu, sehinga tidak menimbulkan praduga-praduga yang tidak jelas. Jadi hearing hari ini meminta klarifikasi mana yang perlu diluruskan, namun ketidakhadiran pihak yang diundang ini menjadi tanda tanya besar sangat disayangkan sekali,” sesalnya.

Sementara itu, Camat Mersam Said Saiful Hampa saat dikonfirmasi mengatakan, sebelumnya dia telah mengklarifikasi bahwa ia tidak dapat hadir dikarenakan ada kegiatan PKK yang berlangsung pada hari yang bersamaan.

“Saya sudah meminta izin langsung baik pada Waka DPRD, Ketua Komisi, Dinas PMD karena disaat bersamaan ada giat saya mendampingi Wakil Ketua PKK Kabupaten Batanghari turun ke Desa Bukit Kemuning,” jelas Camat Mersam Said Saiful Hampa, Senin (04/10/2021).

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari Maryati, saat dihubungi terkait permasalahan tersebut apakah mengangkangi aturan atau tidak Ia mengatakan bahwa penggantian PJ Kades tersebut telah sesuai aturan.

“Telah sesuai dgn Peraturan Bupati nomor 77 tahun 2019, tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,” kata Kabag Hukum Setda Batanghari Maryati.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait