MATTANEWS.CO, TULUNGAGUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Jawa Timur Erma Susanti, S.E., M.Si, mengungkapkan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting dalam melakukan pemberdayaan keluarga agar ketahanan terhadap gerakan radikalisme dan memecah belah tidak terjadi.
Hal tersebut melatarbelakangi, diselenggarakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Convention Hall Hotel Crown Victoria, Sabtu (27/11/2021).
“Jadi begini, sosialisasi ini target awal kepada pendamping Sumber Daya Manusia (SDM) PKH, agar nantinya bisa disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beberapa hal yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Legislator PDI Perjuangan Dapil VII Provinsi Jawa Timur itu.
Anggota Komisi B DPRD Jatim menambahkan, sosialisasi Wawasan Kebangsaan dipandang sangat penting karena hampir seluruh pada kelompok PKH atau keluarga tidak mampu saat ini ada sejumlah 30 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung.
Selain itu, PKH tidak hanya terkait dengan program bantuan saja tapi juga program pemberdayaan, dan kita lihat fungsi pendamping ini merupakan pemberdayaan keluarga seperti pertemuan kelompok yang semuanya ada pemberdayaan lingkup keluarga tersebut.
“Iya benar, sehingga pendidikan Wawasan Kebangsaan sangat penting untuk keluarga KPM. Sehingga para Pendamping kali ini kita berikan edukasi sehingga dapat meneruskan dan dikembangkan kepada KPM tersebut,” tambah Wanita berhijab itu.
Kenapa hal ini penting, lebih lanjut Erma menjelaskan, karena keterkaitan dengan Ketahanan terhadap ancaman yang bisa mengancam kedaulatan NKRI.
Misalnya gerakan radikalisme, gerakan anti toleransi yang sebenarnya pada suatu keluarga bibit-bibit itu muncul, namun jika ada intervensi hal tersebut tidak muncul dan tidak berkembang menjadi suatu karakter.
“Makanya, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kebangsaan harus dilakukan oleh kawan-kawan Pendamping, sehingga menjadi suatu keluarga yang terbangun ketahanan terhadap dari susupan kelompok-kelompok radikal yang biasa mereka masuk melalui isu-isu ekonomi, persoalan terkait kesejahteraan,” terang Dia.
Catatan penting, lebih dalam Erma memaparkan, dalam Family Development Session (FDS) Pendamping PKH sudah memulai dan bisa dikembangkan suatu modul.
Namun demikian, modul terkait Wawasan Kebangsaan belum ada, dan segera diusulkan ke Pemprov Jatim.
“Untuk hal itu, dibuat modul sekaligus kita usulkan kepada Bu Risma Menteri Sosial, sehingga fungsi itu bisa dilakukan oleh kawan-kawan Pendamping selain terkait kesejahteraan tapi bagaimana keluarga tersebut diberikan edukasi akan nilai-nilai luhur Pancasila agar menghayati, memahami, dan mengamalkan sila dari Pancasila,” paparnya.
“Sehingga tercipta masyarakat sejahtera, mandiri dan menjadi masyarakat bisa bebas dari ancaman yang menganggu terkait NKRI,” sambung Dia.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur mengharapkan dengan pelaksanaan sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini para Pendamping PKH dapat mengimplementasikan kepada KPM.
“Pada intinya, saya berharap agar kawan-kawan Pendamping ini dapat menjadi agen-agen selanjutnya dapat melakukan pemberdayaan keluarga agar Ketahanan terhadap bahaya radikal dan memecah belah tidak terjadi,” tukasnya.
