MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/BPLH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono meminta perusahaan di Sumatera Selatan tidak hanya mengandalkan pemadaman saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi.
Perusahaan, khususnya yang memiliki wilayah konsesi di kawasan rawan kebakaran, didorong memperkuat upaya pencegahan melalui pembangunan infrastruktur pengelolaan air, terutama di kawasan gambut.
Hal itu disampaikan Diaz dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta perwakilan perusahaan dan organisasi pengusaha.
“Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari pihak swasta,” kata Diaz.
Menurut Diaz, karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla membutuhkan pendekatan berbeda. Api tidak hanya membakar permukaan, tetapi dapat merambat di bawah permukaan gambut.
Karena itu, operasi modifikasi cuaca maupun penyiraman dari udara tidak bisa menjadi satu-satunya strategi. Kondisi gambut harus dijaga tetap basah agar potensi kebakaran dapat ditekan.
“Untuk menangani kebakaran di lahan gambut, operasi modifikasi cuaca dan penyiraman air dari udara tidak dapat menjadi satu-satunya andalan. Api di lahan gambut harus dipadamkan, dan kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah,” ujarnya.
Diaz menyebut pembangunan sekat kanal menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan ketersediaan air di kawasan gambut. Selain itu, sungai yang berada di sekitar lokasi perlu dipetakan sebagai sumber air, disertai penyediaan titik pengambilan air dan pompa.
“Saya meminta dukungan perusahaan-perusahaan untuk membangun infrastruktur guna mengatasi atau memitigasi kebakaran lahan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami membutuhkan kontribusi perusahaan dalam upaya tersebut,” tegasnya.
Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Diaz menyebut masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat karena khawatir sekat kanal mengganggu aktivitas produksi maupun membuat lahan terlalu basah.
Karena itu, pemerintah daerah hingga pemerintah desa diminta ikut menjembatani komunikasi antara perusahaan dan masyarakat.
“Kepala desa dan DLH kabupaten/kota diharapkan berperan ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut,” katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan infrastruktur pencegahan karhutla.
Menurut Soewarso, pembasahan gambut telah dilakukan sejumlah perusahaan dengan memanfaatkan pompa untuk mengalirkan air ke lahan.
“Di Sungai Mesuji, kami menggunakan sembilan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan gambut. Upaya itu sudah kami lakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan utama muncul ketika musim kemarau menyebabkan muka air gambut turun. Kondisi tersebut membuat tambahan pasokan air menjadi penting untuk mempertahankan kelembapan lahan.
“Pada musim kemarau, muka air di lahan gambut turun sehingga pasokan airnya perlu ditambah. Karena itu, diperlukan keterpaduan, kerja sama, dan kejelasan pihak yang memimpin upaya ini,” katanya.
Soewarso menilai pembasahan gambut merupakan salah satu langkah efektif untuk mencegah kebakaran.
“Kami menyambut baik upaya tersebut dan telah melaksanakannya. Pembasahan lahan gambut memang efektif. Saya setuju bahwa langkah tersebut tepat untuk menjaga gambut tetap basah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan Alex Sugiarto mengatakan dunia usaha selama ini telah melakukan berbagai langkah antisipasi karhutla bersama APHI.
Salah satunya melalui pembangunan sekat kanal di kawasan gambut dan rawa. GAPKI juga menyatakan kesiapan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam menyusun rancangan induk pengelolaan air.
“Infrastruktur sekat kanal telah kami terapkan di perusahaan perkebunan, khususnya di lahan gambut dan rawa. Kami juga siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam penyusunan rancangan induknya, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Alex.
Meski demikian, Alex menyebut pengelolaan tata air masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satunya penurunan debit sungai yang membuat pasokan air ke kanal dan parit tidak selalu optimal.
Persoalan lainnya berkaitan dengan akses keluar-masuk air yang terkadang terhambat pengelolaan lebak lebung oleh pihak yang memenangkan lelang untuk kegiatan penangkapan ikan, tambak, maupun aktivitas lainnya.
“Kerja sama dengan pemerintah desa juga diperlukan apabila perlu dibangun kanal baru. Sebab, akses keluar-masuk air terkadang terkendala oleh keberadaan lebak lebung yang dikelola pemenang lelang untuk penangkapan ikan, tambak, dan kegiatan lainnya,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua Komisariat Daerah APHI Sumatera Selatan Iwan Setiawan, perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Penguatan pencegahan karhutla di Sumatera Selatan pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kemampuan memadamkan api. Ketersediaan air, tata kelola kanal, kesiapan infrastruktur, koordinasi pemerintah dan perusahaan, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk menjaga gambut tetap basah dan mencegah kebakaran kembali berulang.
