BERITA TERKINIHEADLINEHUKUM & KRIMINALPOLITIK

Chandri Puspitasari Dituding Ingkari Janji, Sinyal Retaknya Partai Demokrat OKI?

×

Chandri Puspitasari Dituding Ingkari Janji, Sinyal Retaknya Partai Demokrat OKI?

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, OKI – Kursi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang kini diduduki Chandri Puspitasari tengah digoyang isu tak sedap. Akibat tidak komitmen, publik menilai bila sesama internal saja politisi itu mangkir bagaimana dengan janjinya kepada rakyat?.

Politikus Partai Demokrat ini sendiri dituding mengabaikan kontrak politik internal berupa kompensasi suara kepada koleganya sesama caleg pada Pemilu 2024 lalu.

Perkara ini bermula dari selembar berita acara perjanjian. Di atas kertas, ada kesepakatan bahwa caleg terpilih wajib memberikan kompensasi finansial kepada caleg yang tak lolos berdasarkan perolehan suara. Salah satu yang menagih janji itu adalah Wira Widya Astuti.

Hingga Selasa, (14/4/2026) janji itu tinggal janji. Padahal, sesuai kesepakatan, pembayaran seharusnya sudah mengucur sejak Chandri dilantik pada 18 September 2024, “Sudah lama saya tunggu, tapi tidak ada kabar. Jangankan pembayaran, ucapan terima kasih pun tidak ada,” kata perempuan yang akrab disapa Wiwit itu kepada wartawan.

Wiwit bukan sekadar “pelengkap” dalam kontestasi di Daerah Pemilihan 7 OKI. Merujuk data KPU, ia menyumbang 2.512 suara, sementara Chandri meraup 3.936 suara. Akumulasi suara inilah yang mengamankan kursi Demokrat di dapil tersebut. Tanpa sumbangan suara Wiwit, kursi itu mungkin melayang ke partai lain.

Upaya mediasi sebenarnya sempat digelar di kantor DPRD OKI pada Februari lalu. Namun, sang pimpinan komisi tak menampakkan batang hidungnya. “Dapil lain sudah selesai, hanya di tempat kami yang buntu. Komunikasi saja tidak ada,” keluh Wiwit.

Sikap diam Chandri memicu reaksi dari luar pagar partai. Ketua Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumsel, Fatrianto, menilai kasus ini mencoreng citra pejabat publik. Menurut dia, ini bukan sekadar urusan rumah tangga Demokrat.

“Ini soal integritas moral. Jika kesepakatan tertulis saja diabaikan, bagaimana rakyat bisa percaya pada janji politik lainnya?,” ujar Fatrianto.

Ia mengancam akan membawa persoalan ini ke DPD Demokrat Sumsel jika tak kunjung ada iktikad baik.

Di sisi lain, Sekretaris DPC Demokrat OKI, Fisli Hartono, memilih irit bicara. Melalui pesan pendek, ia hanya meminta semua pihak menahan diri. “Sabar saja dulu, ini lagi diupayakan,” singkatnya.