MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 kembali menjadi instrumen strategis yang menggerakkan roda pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Dana yang jumlahnya signifikan ini dipastikan memberi “napas segar” bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan layanan kesehatan, hingga penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang selama ini merugikan negara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Drs. Suparni, M.M., mengatakan bahwa pengelolaan DBHCHT tahun 2025 dilaksanakan secara disiplin sesuai amanat PMK-215/PMK.07/2021 yang telah diperbarui melalui PMK-72/PMK.07/2024. “Seluruh alokasi diarahkan pada tiga pilar utama: kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum,” ujar Suparni dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025)
BLT Jadi Prioritas Terbesar untuk Warga Rentan
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Tulungagung, porsi terbesar DBHCHT 2025 kembali diprioritaskan untuk bidang kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dinas Sosial menerima alokasi terbesar untuk menyalurkan BLT kepada puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
BLT ini menyasar pekerja sektor tembakau dan masyarakat rentan yang terdampak, seperti buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, serta pekerja lain yang terkait industri hasil tembakau. Setiap KPM akan menerima bantuan tunai dengan nominal tertentu yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga.
“Skema BLT ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk apresiasi pemerintah daerah atas kontribusi sektor tembakau bagi pembangunan Tulungagung,” terangnya.
Perlindungan Kesehatan: BPJS Gratis hingga Pembangunan Puskesmas
Bidang kesehatan menjadi fokus penting DBHCHT Tulungagung. Dinas Kesehatan menerima porsi besar anggaran untuk menjamin ribuan warga kurang mampu melalui pembayaran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan.
Tak hanya itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan infrastruktur layanan vital, yang akan memperkuat kualitas layanan bagi masyarakat.
Infrastruktur Kabupaten Diperkuat Dana Cukai
Melalui DBHCHT, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga memperkuat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Tugas ini dijalankan oleh Dinas PUPR, mulai dari pembangunan jalan, fasilitas publik, hingga infrastruktur pendukung layanan kesehatan dan sosial.
Perangi Rokok Ilegal, Jaga Keadilan Cukai
Pada pilar penegakan hukum, DBHCHT dimanfaatkan oleh Satpol PP bersama instansi terkait untuk memberantas peredaran rokok ilegal melalui operasi pasar, sosialisasi, penindakan, hingga kegiatan edukasi publik.
“Rokok ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keadilan cukai dan mengganggu ekonomi daerah. Penindakan tegas akan terus kami lakukan,” tegasnya.
Komitmen Tegas untuk Kesejahteraan Warga
Dengan alokasi DBHCHT yang tepat sasaran dan terarah, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya menjadikan hasil cukai tembakau sebagai instrumen vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program-program strategis dari BLT, kesehatan, hingga penegakan hukum disusun untuk memastikan manfaat DBHCHT kembali kepada masyarakat.
“Kami pastikan setiap rupiah dari DBHCHT dikelola transparan, akuntabel, dan fokus pada kesejahteraan warga Tulungagung,” pungkasnya.
