MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Bertempat di Aula Kantor Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jalan Tirta Raya Bungursari, yang sekaligus tempat Sekretariat Partai Buruh Kabupaten Purwakarta hari ini dilaksanakan Konsolidasi Ideologi sekaligus Deklarasi Partai Buruh Kabupaten Purwakarta
Pada agenda deklarasi itu turut dihadiri oleh Presiden partai buruh IR.H Said Iqbal,Me., Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli,Se.SH, Ketua Komite Eksekutif (ExCo) Provinsi serta Ketua-Sekretaris Serikat Pekerja, Serikat Petani, Ormas, Gojek perwakilan dari seluruh Purwakarta.
Sekalipun ExCo Kabupaten Purwakarta baru di SK kan pada tanggal 5 Januari 2022 lalu, saat ini telah terbentuk Kepengurusan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Dan bersama kepengurusan di seluruh Indonesia sedang mengupayakan terpenuhinya syarat-syarat administratif verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal itu di ungkapkan Wahyu selaku Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Purwakarta, Senin (31/01/2022).
Partai Buruh sudah memiliki modal berupa jumlah kepengurusan dan anggota dari tingkat nasional hingga kecamatan. Kepengurusan tingkat propinsi sudah 100%, Kabupaten/Kota sudah di atas 88% dan tingkat Kecamatan sudah di atas 60% sekalipun beberapa daerah belum merata.
“Artinya terdapat peluang besar bagi Partai Buruh untuk nantinya bisa lolos dalam verifikasi KPU dan bersaing mendapatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold),” ucap Wahyu.
Menurut Wahyu, partai buruh memiliki basis massa yang paling jelas latar belakang dan garis perjuangannya dibandingkan dengan partai politik yang ada saat ini. Dengan konstituen utamanya dari kelas pekerja, platform maupun isu-isu perjuangan yang diangkat partai buruh juga sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Dari mulai masalah ketersediaan lapangan kerja, upah layak, jaminan sosial dan kesehatan, hingga akses pendidikan dan keadilan pekerja di mata hukum.
“Partai ini hanya urusi persoalan dan kepentingan rakyat jelata! Orang kaya sudah banyak yang urus!”, kata Wahyu.
Kemudian Wahyu melanjutkan, tantangan riil pekerja tanah air saat ini ialah lemahnya daya tawar buruh. Data sepanjang tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan kenyataan pahit yang menunjukkan bahwa satu dari tiga pekerja Indonesia masih menerima upah rendah.
Disahkannya Omnibuslaw UU Ciptakerja merupakan kekalahan telak kaum buruh yang sekalipun dimenangkan MK dan diputuskan Inkonstitusional bersyarat, pemerintah tetap bersikukuh untuk menggunakannya.
“Hal ini memperjelas bahwa berjalannya sistem politik Indonesia saat ini masih didominasi oleh peran dari partai yang didirikan, dimiliki, serta dibiayai oleh kalangan pengusaha. Dominasi pilihan rasional yang membuat mereka akan berusaha untuk sebisa mungkin mendapatkan keuntungan yang optimal dengan memanfaatkan segala fasilitas dan kemampuan yang dimiliki. Nyatanya, dominasi pengusaha ini tidak hanya terjadi di kabinet eksekutif pemerintah melainkan juga parlemen,” tutur Wahyu.
Kita memiliki satu orang wakil rakyat yang kita usung menjadi anggota DPR RI melalui partai Politik. Namun, lantaran bukan di partai sendiri, sekuat apapun beliau berjuang, justru diganjar mutasi demi mutasi komisi.
Rekor MURI mustinya, lantaran kurang dari 2 tahun sudah dipindah sekitar 6 kali. Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Defbry (2020), lebih dari 50 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini merupakan pengusaha sehingga sangat sulit membayangkan kepentingan pekerja dapat diakomodasi secara optimal jika kita tidak bisa menghadirkan perwakilan dari para pekerja melalui partai sendiri.
“Tiga besar di Purwakarta kami rasa bukan hal yang mustahil. Kami optimis dapat bertarung di pemilu 2024 sekaligus mendudukkan perwakilan di daerah maupun pusat. Setelah deklarasi ini kami akan lakukan langkah-langkah taktis dan strategis sehingga kehadiran kami dapat merebut hati masyarakat, dikarenakan bagi kami Partai adalah alat perjuangan demi terwujudnya cita-cita Negara sejahtera,” tegas Wahyu.
Wahyu menjelaskan, di tengah kekecewaan publik yang begitu mendalam terhadap sepak terjang partai politik, kita perlu tetap ingat bahwa sebagian besar ilmuwan politik di dunia yang menyepakati demokrasi tanpa partai politik akan menghasilkan kekacauan. Menurut Ian Shapiro (2021), Ilmuwan politik terkemuka dari Yale University, partai politik di seluruh dunia memang tampak telah kehilangan niat baik dan pengaruhnya di masyarakat. Perbaikan yang menjadikan partai sebagai organisasi yang dapat diandalkan mau tak mau harus dilakukan.
Kami menyadari bahwa sebagai partai yang terdiri dari banyak sekali organisasi besar, tentunya diperlukan kebesaran dan keteguhan hati bersama dalam menjaga marwah dan visi partai agar tetap berjalan seirama. Dan sudah kami buktikan khususnya di Purwakarta bahwa seluruh elemen serikat pekerja sudah dapat bersatu untuk membesarkan dan memenangkan partai buruh bersama konstituen lainnya.
Partai Buruh sejak awal berdirinya ingin melekatkan diri dengan identitas kelas pekerja. Identitas kelas ini yang akan terus dikabarkan, dijelaskan, dan diperkuat ke khalayak luas. Komposisi pendiri partai buruh juga menggambarkan identitas yang sama. Partai buruh didirikan oleh organisasi petani, serikat buruh, organisasi perempuan, organisasi guru dan organisasi gerakan sosial lainnya.
Karakter sebagai partai gerakan oleh karenanya menempel dalam tubuh partai buruh. Organisasi-organisasi rakyat yang menjadi unsur pendiri partai, selama ini terlibat aktif dalam pembelaan hak-hak rakyat.
Maka, Partai Buruh akan berupaya membangun garis demokrasi yang jelas dengan kekuatan modal. Garis demokrasi ini penting, karena akan membantu rakyat melihat perbedaan nyata antara partai buruh dan kekuatan politik lain.
“Jadi diwaktu yang bersamaan, partai harus bersikap lentur dan adaptif menghadapi ekosistem politik di Indonesia. Dengan demikian, partai juga akan menjalankan taktik kompromi yang dibutuhkan. Taktik kompromi ini dijalankan atas dasar prinsip, bukan kompromi yang tak berprinsip,” pungkasnya.
