MATTANEWS.CO, MALANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong Universitas Brawijaya (UB) memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI).
Langkah itu dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu pelayanan.
Dorongan tersebut disampaikan Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto M.Si., Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, dalam Workshop Strategi Internalisasi Pembangunan ZI di Perguruan Tinggi, Kamis (3/9/2026).
Erwan mengapresiasi inisiatif UB yang mulai memperluas pembangunan ZI ke sejumlah unit kerja, termasuk fakultas dan sekolah pascasarjana.
“Kami sangat menyambut gembira adanya inisiatif dan antusiasme Universitas Brawijaya dalam mengembangkan Zona Integritas di lingkungan perguruan tinggi,” ujarnya.
Saat ini satu unit kerja di UB telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sejumlah unit lain tengah diarahkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Namun Erwan mengingatkan, ZI tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen dan perburuan predikat. Fokus utama harus pada perubahan nyata dalam pelayanan, khususnya kepada mahasiswa.
“Fokus utama dari pengembangan WBK maupun WBBM ini adalah kepada pelayanan, terutama kepada para mahasiswa,” tegasnya.
Menurut Erwan, penguatan integritas di perguruan tinggi menjadi semakin krusial di tengah tantangan tata kelola pendidikan tinggi saat ini.
Melalui ZI, kampus diharapkan mampu menghadirkan pelayanan profesional, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi. Edukasi terkait batasan pemberian dan penerimaan dalam proses pelayanan juga penting agar tidak terjadi pelanggaran karena ketidaktahuan.
“Harapannya tentu dengan adanya WBK di UB, pelayanan kepada mahasiswa betul-betul menjadi lebih baik dan mengedepankan nilai-nilai integritas. Tidak ada lagi praktik gratifikasi,” katanya.
Lebih jauh, Erwan melihat kampus dapat menjadi “laboratorium integritas”. Pengalaman mahasiswa menerima pelayanan yang berintegritas selama kuliah diharapkan membentuk karakter dan menjadi bekal saat memasuki dunia kerja.
“Kalau mereka mengalami bagaimana pelayanan diberikan dengan integritas, maka diharapkan nanti mereka menjadi duta-duta integritas. Integritas tidak hanya diajarkan dalam teori, tetapi betul-betul dilaksanakan dan itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan,” tuturnya.
Erwan juga menyoroti peran teknologi digital sebagai instrumen penguatan transparansi dan percepatan reformasi birokrasi.
Digitalisasi memungkinkan proses bisnis, pengelolaan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan mudah dipantau. Pemanfaatan data science dapat membantu menguji kesesuaian alokasi anggaran dengan program yang direncanakan.
“Kalau kita bicara tentang teknologi digital, membuat proses bisnis itu bisa menjadi lebih transparan. Justru menurut saya dengan adanya teknologi digital itu jadi peluang bagi kami untuk membuat reformasi birokrasi makin lebih bisa diakselerasi,” pungkasnya.
Penguatan Zona Integritas di UB pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada predikat WBK dan WBBM. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan budaya kerja berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan mahasiswa, serta melahirkan lulusan yang membawa nilai transparansi dan antikorupsi ke ruang profesional.
