Dewan Soroti Kinerja Sekda Aceh Tamiang

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang melontarkan kritikan pedas atas kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) atas permasalahan pemberhentian dan pengangkatan kembali Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil) Aceh Tamiang.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Fitriadi dalam Sidang Paripurna Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBK Aceh Tamiang tahun 2021. Acara berlangsung di Ruang sidang utama kantor DPRK setempat, Rabu (22/9/2021) malam.

Bacaan Lainnya

“Terkait permasalahan pemberhentian dan pengangkatan kembali kepala Disdukcapil Aceh Tamiang secara tidak langsung menunjukkan indikasi ketidak patuhan terhadap peraturan yang berlaku,”ucapnya.

Ia meminta kepada pimpinan DPRK Aceh Tamiang untuk menyurati Gubernur Aceh terkait Sekda Aceh Tamiang.

“Jika Sekda Aceh Tamiang merasa tidak mampu mengemban tugas jabatan, maka kami meminta dengan hormat Sekda untuk mengundurkan diri dari jabatannya,”tegas Fitriadi.

Penghematan Anggaran Harus dilakukan

Anggota Dewan, Fitriadi juga menyoroti besarnya anggaran APBK agar dilakukan efisiensi penghematan anggaran dengan mengurangi honorium narasumber, moderator, pembawa acara dan panitia yang anggarannya Rp 5 Miliyar lebih serta honorium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat kegiatan yang mencapai Rp 9,3Miliyar lebih

“Mengurangi anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM seperti pelatihan dan bimtek di OPD dan belanja pakaian dinas lapangan yang mencapai Rp. 700juta lebih serta pakaian lainnya yanh mencapai total ratusan juta,”pungkasnya.

Lebih jauh kata Fitriadi, pengadaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang anggarannya mencapai puluhan juta agar dikurangi 50% mengingat bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dapat didownload dan diprint di aplikasi google.

“Selain itu, mengurangi belanja-belanja intensif Aparatur Negeri Sipil (ASN) pemungutan pajak, mengingat yang mencapai Rp.300Juta lebih, karena hal tersebut sudah dalam bagian Tupoksi kerja yang telah dibayar melalui gaji pokok dan TPP,”papar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra itu.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait