MATTANEWS.CO, PEMALANG – Proyek pemeliharaan rutin ruas jalan Kalirandu–Temui Ireng, Kabupaten Pemalang, menuai sorotan publik. Pekerjaan yang tengah berlangsung tersebut diduga kuat mengabaikan spesifikasi teknis dan aturan keselamatan kerja, sehingga memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas dan pengawasan proyek.
Dalam pantauan langsung di lokasi pada Rabu pagi (17/12/2025), pekerjaan diduga dilakukan secara asal-asalan. Proyek tersebut disebut tidak menggunakan beton molen, minim alat pelindung diri (APD), serta penggunaan material yang dinilai tidak sesuai standar. Kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya kepatuhan kontraktor terhadap ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Imam Subiyanto SH MH CPM Akademisi Pemalang mempertanyakan keberanian kontraktor yang tetap bekerja meski diduga melanggar aturan.
“Ada apa dan siapa di belakang mereka, seolah-olah ada yang memback-up pekerjaan tersebut,” tegas Imam
Ia menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Kabupaten Pemalang perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya pada aspek administratif, tetapi juga harus menekankan kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, penggunaan material, rambu proyek, hingga kelengkapan APD dan papan proyek.
“DPU-TR seharusnya berani melakukan penolakan terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai spek dan aturan kerja. Jika dibiarkan, ini berpotensi merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Imam berharap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dapat turun tangan mengevaluasi kinerja OPD pengampu kebijakan.
“Jika kinerja pengawasan dinilai buruk dan tidak bertanggung jawab, Bupati harus berani mengambil langkah tegas, termasuk mengganti pejabat terkait agar masyarakat tidak dirugikan,” tandasnya
Imam menegaskan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang berjalan profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Bila perlu kami akan mengirimkan surat kepada Bupati untuk mengganti pihak yang dinilai berkinerja buruk,” pungkasnya
