Diduga Gagal Konstruksi! Proyek Asrama Santri Terbengkalai

MATTANEWS.CO, LHOKSEUMAWE – Proyek Pembangunan Asrama Santri Dayah Darul Ulum Al Munawarah, Gampong Lhok Mon Puteh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe terbengkalai.

Bangunan menggunakan APBK Lhokseumawe tahun 2019 terbengkalai diduga disebabkan karena gagal kontruksi.

Berdasarkan pantauan Mattanewsco di lokasi terlihat kondisi bangunan belum rampung dikerjakan.

Di sejumlah titik ditemukan beberapa retakan. Pada ring balok bagian atas gedung juga terlihat dalam kondisi retak berpotensi patah. Di bagikan dinding juga muncul retakan di beberapa sisi, padahal konstruksi bangunan ini direncanakan untuk dua lantai.

Kemudian, lantai bangunan juga mulai amblas perlahan diduga karena kondisi tanah timbun yang masih labil namun dipaksakan untuk pengecoran lantai. Belum lagi, lokasi bangunan yang berada di tebing menimbulkan resiko diseret arus atau ambruk.

Secara estetika, selain diduga tidak menuntaskan pekerjaan fisik, kontraktor menelantarkan material yang berserakan hingga menyebabkan drainase tidak lancar.

Kondisi ini juga semakin merugikan Dayah Al Munawarah. Pasalnya, jika dalam kondisi hujan, air dari sisi bangunan mengalir ke gedung lain atau ruang kelas dibawahnya dan menyebabkan bangunan yang sudah ada sebelumnya itu justru tak bisa digunakan lagi.

Dikutip pada laman LPSE Kota Lhokseumawe, Sabtu (17/7/21) proyek dengan nilai pagu Rp488.625.000 tersebut dimenangkan perusahaan CV Alwan Putra Perdana. Perusahaan yang beralamat di Gampong Tumpok Teungoh itu mengerjakan konstruksi bangunan dengan nilai kontrak Rp473.800.000.

Dikonfirmasi hal ini, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, H. Misran Fuady didamping Sekdis, Tgk Ramli, Pejabat Pembuat Komitmen dan PHO menyebut proyek itu belum dibayar. Namun, akan dibayarkan rencananya pada perubahan anggaran tahun 2021 ini.

“Proyek itu masih terutang karena kondisi daerah ketika itu sedang mengalami defisit. Tapi kita sudah menerbitkan SPM agar utang tersebut segera dibayar. Saat ini sedang direview oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe,” kata Dr Misran yang saat itu belum menjabat Kadis Syariat Islam.

Sementara PPKom, Khairul menjelaskan pihaknya juga tidak bersedia membayar harga seluruh bangunan. Mereka menilai bangunan tersebut tidak rampung dikerjakan sesuai perencanaan. Mutu bangunan juga dipersoalkan. “Kami bayar sesuai kondisi bangunan. Pada SPM kalau tidak salah kami akan bayar fisik bangunan itu sebesar 63 persen” kata dia.

Ditambahkan, selama pelaksanaan konstruksi rekanan tidak pernah melakukan penarikan progres. Rekanan hanya mengambil biaya DP sebesar 30 persen sebagai kewajiban penyedia jasa untuk modal kerja.

Sementara itu, Inspektur Kota Lhokseumawe, Azwar, SH kepada media ini kemarin, Kamis (15/7/21) mengatakan inspektorat melakukan review anggaran yang masuk ke dalam daftar komitmen utang yang akan dibayar. “Sekda meminta kami untuk melakukan review nota utang sejumlah SKPD yang mencapai angka Rp15 milyar” kata Azwar.

Pihaknya hanya melakukan observasi terhadap nota komitmen utang yang akan dibayar dengan melakukan pengecekan kondisi ril barang atau jasa di lapangan. Namun mereka, kata Azwar belum melakukan pemeriksaan teknis terhadap gedung ruang belajar santri Dayah Al Munawarah.

Dia mengakui, hasil observasi pihaknya ke lapangan memang terdapat beberapa hal teknis yang tidak sesuai. Walaupun tidak ingin mendahului tim teknis dia menyebut proyek itu menjadi perhatian pihaknya.

“Nanti dalam rekomendasi akan kami sebutkan kondisi tinjauan kami di lapangan. Dan apabila diminta oleh pimpinan, nanti kami akan melakukan pemeriksaan teknis” kata dia.

Terkait dugaan adanya kesalahan pada konstruksi bangunan yang bisa saja mengarah ke gagal konstruksi, Azwar menyebut hal itu bisa saja terjadi.

“Jika hasil kerja di lapangan ternyata bangunan itu gagal konstruksi maka seharusnya tidak perlu bayar. Begitu juga masalah SPM yang diajukan ini, jika SKPD (Dinas Syariat Islam-red) membayar, resiko ada di mereka. Karena jika dibayar sementara konstruksi tidak sesuai, maka akan timbul kerugian negara,” kata Azwar.

Sementara ketika dihubungi melalui sambungan telpon, rekanan yang sering dipanggil Ibu Rina, menyebut tidak tahu tentang proyek tersebut. Meskipun sudah dikonfirmasi nama perusahaan dan lokasi proyek, Rina tetap menyebut tidak tahu.

“Tidak tahu saya itu, saya lagi di jalan. Nanti saya telpon” kata dia.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait