MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Marwah DPRD Provinsi Sumatera Selatan kembali dipertaruhkan. RN, anggota legislatif dari Fraksi Gerindra, kini menjadi sorotan tajam bukan karena prestasi politiknya, melainkan dugaan skandal asmara dengan FH, tersangka korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumsel Babel.
Keterlibatan RN Mencuat Setelah Menelusuri Ponsel FH
Di balik data transaksi haram yang merugikan negara Rp3,9 miliar itu, terselip jejak percakapan intim yang tak patut dilakukan oleh seorang wakil rakyat. FH diketahui masih berstatus suami orang. Sementara status RN sendiri merupakan orangtua tunggal yang juga merupakan legislator dari daerah pemilihan Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Muratara.
Skandal ini juga tak pelak mencoreng citra Partai Gerindra di Sumatera Selatan. Sebagai kader partai yang identik dengan disiplin dan integritas, tindakan RN dianggap mencederai kepercayaan konstituen di Dapil 8.
Apalagi, terbilang RN bukan orang baru dalam lingkaran kekuasaan; ia adalah putri bungsu S, politikus yang pernah menduduki kursi Wakil Bupati Musi Rawas selama dua periode. Mencermati transkip percakapan, disinyalir ibu RN sendiri pun telah lama mengetahui hubungan keduanya.
“Ini bukan sekadar urusan privat, tapi soal kepatutan moral pejabat publik,” ujar sumber yang mengetahui persis peristiwa ini beberapa waktu lalu.
Fakta bahwa dugaan hubungan gelap ini berlangsung di tengah proses hukum korupsi yang menjerat FH semakin memperkeruh sikap etis RN. Percakapan keduanya yang terekam—mulai dari persoalan siklus haid hingga rencana renovasi rumah. Hal ini menunjukkan adanya irisan kepentingan yang melampaui batas profesionalisme seorang anggota dewan. Dampak dari peristiwa ini sendiri, tak ayal integritas RN sebagai politisi muda luluh lantak seketika. Rekam jejak digital hitam yang ditorehkan sulit untuk di hapus seketika.
Upaya konfirmasi pun menemui jalan buntu. Awak media sempat kecele. RN yang awalnya bersedia memberikan keterangan, namun pada saat waktu yang disepakati tiba, RN justru mengarahkan kepada Sekretaris Fraksi Gerindra Abdullah Taufik untuk mewakili dirinya,
“Selain mewakili RN, kami juga mendapat perintah dari Ketua Fraksi agar lebih memperjelas peristiwa ini sendiri seperti apa,” ujar Taufik, Senin (5/5/2026).
Meski demikian, hingga saat ini, Fraksi Gerindra Sumsel belum mengambil sikap tegas terkait dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan kadernya.
Publik menanti apakah Badan Kehormatan (BK) DPRD akan tetap bergeming melihat marwah lembaga perwakilan rakyat ini terseret dalam pusaran skandal asmara.
Kasus ini menjadi ujian bagi Gerindra untuk membuktikan jargon integritas mereka, atau justru membiarkan etika publik luluh lantak oleh perilaku kadernya sendiri.
