MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Ratusan massa dari Koalisi Aktivis Sumsel Bersatu (KASB) mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Kamis (18/9/2025). Mereka mempertanyakan dugaan penyalahgunaan wewenang serta indikasi korupsi terkait penerbitan Surat Layak K3 di PDAM Tirta Musi dan PT Pusri.
Perwakilan massa aksi, yang dipimpin Sanusi dan Simon AB bersama koordinator lapangan, menyampaikan permohonan resmi agar Disnakertrans memfasilitasi pertemuan dengan manajemen PDAM Tirta Musi dan PT Pusri.
Permintaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Disnakertrans Sumsel, Kepala Seksi (Kasi) K3 Yusuf, serta disaksikan Kapolsek SU II.
Yusuf menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan negosiasi ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Surat Layak K3.
“Kami tidak pernah melakukan negosiasi terkait penerbitan K3. Saat ada laporan dari LSM Pekat, langsung kami tindaklanjuti dengan inspeksi ke PDAM Tirta Musi wilayah Kalidoni. Bahkan, kami memanggil subkontraktor untuk diperiksa (BAP). Dari pemeriksaan itu memang ditemukan adanya pelanggaran K3,” jelas Yusuf.
Terkait PT Pusri, Yusuf mengungkapkan bahwa pemeriksaan lapangan terakhir dilakukan pada Desember 2024. Hasilnya, ditemukan sejumlah temuan serius, di antaranya kebocoran hidran, armada pemadam kebakaran yang rusak, ambulance tak layak operasi, hingga kondisi cooling tower yang nyaris roboh.
“Temuan itu langsung kami tindaklanjuti dengan penerbitan Nota Pemeriksaan. Kami perintahkan agar segera diperbaiki, dan saat ini masih dalam proses pembinaan. Namun perlu digarisbawahi, Disnakertrans tidak memiliki kewenangan terkait anggaran perusahaan, hanya sebatas aspek ketenagakerjaan dan K3,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Sumsel, Bangun, menilai aksi demo KASB hari ini lebih disebabkan miskomunikasi antar pihak.
“Ini hanya masalah komunikasi saja antara PDAM Tirta Musi, PT Pusri, dan Disnakertrans. Kami siap memfasilitasi pertemuan resmi bersama KASB dengan manajemen PDAM Tirta Musi dan PT Pusri pada Jumat (19/9/2025),” ungkapnya.
Terkait sorotan publik pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kadisnakertrans Sumsel beberapa waktu lalu, Bangun menegaskan pihaknya kini fokus melakukan pembenahan internal.
“Saat ini kami kembalikan semua ke aturan yang berlaku, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kami terus berupaya memperbaiki sistem dan pelayanan,” tandasnya.
