MATTANEW.CO, PALI – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang konstruktif dalam mengawal arah kebijakan publik dan pembangunan daerah, Selasa (27/01/26).
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD PGK Kabupaten PALI, Muhammad Syafiyallah, S.Sos, usai dialog terbuka antara elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan aktivis daerah bersama Bupati PALI yang membahas permasalahan BPJS Kesehatan di Kabupaten PALI.
Menurut Muhammad Syafiyallah, dialog tersebut merupakan praktik demokrasi deliberatif yang penting dalam memastikan kebijakan pemerintah tetap berpijak pada kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami memandang dialog ini sebagai ruang strategis dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Alhamdulillah, Bupati PALI telah menyampaikan komitmen untuk tetap menuntaskan permasalahan BPJS Kesehatan. Komitmen ini harus kita kawal bersama agar benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang konkret,” ujar Syafiyallah.
Ia menegaskan bahwa PGK Kabupaten PALI akan terus memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan, sekaligus mitra kritis yang objektif dan berbasis data dalam mengoreksi kebijakan publik.
“Menjadi mitra strategis berarti siap berkolaborasi untuk kemajuan daerah. Namun menjadi mitra kritis adalah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual agar setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Dialog tersebut turut dihadiri oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Penukal Abab Lematang Ilir (HIMAPALI), Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIT Mambaul Hikam, Pemuda Lematang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PALI, Ketua PC IPNU PALI, serta sejumlah aktivis pemuda Kabupaten PALI.
Syafiyallah menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“DPD PGK Kabupaten PALI akan terus berdiri sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat. Kami siap mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan secara kritis mengingatkan pemerintah apabila terdapat kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.” Tukasnya.
