[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klik Disini Untuk Mendengarkan Berita”]
MATTANEWS.CO-BLITAR – DPRD Kabupaten Blitar Jawa Timur (Jatim) menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar 2020, di Gedung Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Blitar, pada hari Senin (8/2/2021).
Paripurna ini digelar dengan cara virtual oleh Bupati Blitar Rijanto, yang juga dihadiri oleh 39 anggota dewan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Blitar.
“Rapat paripurna ini sudah memenuhi kuorum, sehingga dapat kita mulai, dibuka dan terbuka untuk umum,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, saat memimpin rapat paripurna.
Suwito menjelaskan, sebelumnya Bupati Blitar Rijanto telah mengirimkan surat nomor: 050/169/409.201.5/2021 pada 5 Februari 2021, perihal penyampaian LKPJ Bupati Blitar 2020.
Berdasarkan penjadwalan yang dilakukan oleh Bandan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Blitar, maka Rapat Paripurna LKPJ Bupati Blitar 2020 digelar pada Senin.
“Bupati akan menyampaikan LKPJ Bupati Blitar 2020 secara virtual,” ungkap Suwito.
Bupati Blitar Rijanto menuturkan , upaya memaksimalkan kinerja pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ada empat prioritas pembangunan pada 2020, yakni pertama peningkatan standar kualitas kesehatan masyarakat menuju new normal.
Lalu, penanggulangan kerentanan sosial melalui penguatan jejaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi daerah melalui usaha mikro, kecil dan koperasi berbasis pertanian dan pariwisata serta fasilitasi pilkada periode tahun 2021-2024.
Rijanto mengungkapkan, bahwa program peningkatan standar kualitas kesehatan masyarakat menuju new normal, ada peningkatan capaian pengurangan jumlah kematian bayi dibandingkan tahun 2019.
Bila pada tahun 2019 angka kematian bayi mencapai 7.82/1.000 KH, pada tahun 2020 menurun menjadi 6.84/1.000 KH.
Pada program kedua, penanggulangan kerentanan sosial melalui penguatan jejaring pengaman sosial jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 29, 14 persen atau melebihi ketentuan. Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi sebanyak 177 unit.
“Prioritas ketiga, yaitu pemulihan ekonomi daerah melalui usaha mikro, kecil dan koperasi berbasis pertanian dan pariwisata. Yang meliputi pemberian relaksasi pajak retribusi dan keramaian bagi pariwisata bagi pelaku usaha dan masyarakat,” ucapnya.
Promosi pariwisata melalui media sosial, pengamanan obyek wisata, kemudahan layanan perizinan pariwisata dan UMKM, dan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, serta kemudahan layanan akses permodalan bagi UKM.
Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, lanjutnya, untuk memaksimalkan kinerja pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang keempat yakni, fasilitasi pilkada periode tahun 2021-2024.
“Dalam pilkada 2020 yang dilaksanakan saat pandemi Covid-19 capaian partisipasi masyarakat mencapai 67, 08 persen. Target partisipasi masyarakat secara nasional 70 persen, sehingga hanya tercapai 95.82 persen,” ungkap Rijanto.
Selanjutnya, akan digelar Rapat Paripurna tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar pada hari Selasa (9/2/2021) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Blitar. ADV
