Reporter: Warto Warman
RAJA AMPAT,Mattanews.co- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Raja Ampat, tahun anggaran 2019 dengan pemberian rekomendasi DPRD atas kinerja pemerinta daerah, rekomendasi yang dapat diberikan tersebut adalah bagian penting terhadap kepentingan Rakyat Raja Ampat.
Ketua Komisi Satu DPRD Raja Ampat, Fahmi Macap, menyampaikan, Persoalan yang menyangkut dengan tekanan yang dimainkan sesungguhnya yang dapat di bahas adalah LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019
“Komisi satu, terdapat 20 kemitraan diantaranya 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 badan andhoc/ KPU dan Bawaslu, dari 18 kemitraan sesungguhnya atas penyerapan anggaran dari setiap OPD yang kita hering selama 8 Hari dari 18 kemitraan itu seluruh bagian dapat kami hering” Jelas Ketua Komisi Satu, Saat ditemui sejumlah media diruang kerjanya, Senin, (13/7/20)
Kita dapat memiliki data yang cukup tetkait dengan penyerapan anggaran dan program masing-masing OPD dan hari ini merupakan laporan yang dapat kita lakukan selama 8 hari.
“Delapan hari tersebut dapat kami beri bobot terhadap LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2019 bagi saya selaku anak negri mestinya ini poin yang paling penting yang harus kita cermati apa yang dilakukan Bupati pada tahun lalu agar dapat kita boboti pada saat ini,” Ucapnya.
Kalu kita anak negri dan tau persoalan bahwa inilah tempatnya kita duduk bicara tetkait perbaikan negri ini.
” Dari 18 OPD kami dari komisi satu memberikan penilaian khusus atas rekomendasi terhadap 15 OPD yang didalam penyampaian-penyampain kita berbentuk rekomendasi dan itulah paling penting sebenarnya
contoh kecil dibidang pendidikan kami dari komisi A memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kinerjanya,” ucap Fahmi
Lanjutnya, Atas segala persoalan ,kami tidak menutup mata atas hak-hak mendasar bagi masyarakat raja ampat, kita juga tidak berdiri sendiri seperti lembaga khusus yang melakukan penilaian tersendiri terhadap kinerja Pemda.
Sesungguhnya membahas, mengkaji dan memberikan rekomendasi dan kenapa LKPJ harus di cermati dan memang itu yang sesungguhnya harus kita lakukan.
“Paling penting bahwa kita memberikan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah dan dari sekian rekomendasi yang kami berikan sebanyak 18 rekomendasi dari 15 OPD dan kita berharap bahwa kinerja yang kita lakukan hari ini terhadap pengawasan lewat kegiatan kita ini berdampak terhadap kinerja Pemda untuk pada tahun” yg akan datang,”ujarya.
Tambahya, Jika itu kita tidak lakukan Lalu kita duduk selama 8 hari dan tidak ada rekomendasi yang kita berikan, kira-kira capaian kita apa dan apa yang dapat kita lakukan untuk negri ini kalu hanya berdebat hal-hal yang tidak subtansial dan bagi saya rekomendasi itu sangat subtansial
“Kami dari komisi A memberikan terimah kasih pada Pemerintah Daerah yang menjawab sekian rekomendasi yang diberikan termasuk Pendidikan, Pengusaha Lokal Raja Ampat, pelayanan Dukcapil, serta pelayanan dan lain-lain, dan itu yang harus di lakukan dan itu dapat dijawab pemerintah daerah setelah itu baru dengan tegas agar terus mengawal rekomendasi tersebut maka dengan secara otomatis rekomendasi tidak akan berakhir pada malam ini, namun kita mesti trus mengawal rekomendasi yang sudah dapat kita sampaikan.
Dari sekian poin yang kita sampaikan dan beberapa poin yang belum dijawab itu yang mesti kita jaga dan itu menjadi peran kita di Komisi satu.
Ketika kita dengar jawaban eksekutif dari sekian poin dan itu menjadi hal yang penting yang harus kita kawal, dan ditahun yang akan datang kita tetap akan bertanya pada hal yang sama kalu sebagian poin itu tidak dijawab dan dilaksanakan dengan baik.
“Karena sesungguhnya poin” itu menyangkut kepentingan daripada negri ini, bukan kepentingan dari pada si A, B dan si C, tapi itu adalah kepentingan masyarakat Raja Ampat,” pungkasnya.
Editor : Lintang
