MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG — Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung, Jumat (27/3/2026), dengan agenda pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sekaligus Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan halalbihalal lebaran.
Forum yang digelar di Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung itu tak sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Di hadapan jajaran legislatif, Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. membeberkan sederet capaian strategis daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata Jawa Timur, pendapatan daerah yang menembus target, hingga raihan penghargaan tingkat nasional.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., didampingi unsur pimpinan DPRD. Hadir pula Wakil Bupati Ahmad Baharudin, S.M., M.M., Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan anggota DPRD.
Paripurna DPRD Jadi Forum Pertanggungjawaban Politik dan Administratif
Ketua DPRD Tulungagung Marsono menegaskan, rapat paripurna tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
“Paripurna ini merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran kepada legislatif,” ujar Marsono.
Ia juga menjelaskan, agenda perubahan Propemperda 2026 merupakan tindak lanjut dari hasil asistensi dan supervisi yang dilakukan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Desember 2025.
Menurut dia, dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya, terdapat 38 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang telah turun fasilitasi, namun masih memerlukan penyesuaian lanjutan.
Dalam forum itu pula dilakukan penandatanganan Berita Acara LKPJ Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Tulungagung sebagai bagian dari tahapan administratif sekaligus politik pemerintahan daerah.
Halalbihalal DPRD-Pemkab Warnai Paripurna, Marsono Tekankan Harmoni Kerja
Paripurna kali ini juga dirangkaikan dengan halalbihalal karena masih berada dalam suasana Idulfitri 1447 Hijriah. Momentum itu dimanfaatkan untuk mempererat relasi antarlembaga sekaligus memperkuat komunikasi internal pemerintahan.
Marsono menyebut, halalbihalal bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang penting untuk menjaga kebersamaan dan membangun suasana kerja yang sehat.
“Halalbihalal merupakan tradisi luhur bangsa yang sarat nilai kebersamaan, saling memaafkan, dan tenggang rasa,” katanya.
Ia mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif menjaga keharmonisan agar roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih solid.
“Mari kita jernihkan hati, rekatkan kembali hubungan yang mungkin sempat renggang, serta saling memaafkan dengan lapang dada. Keikhlasan dalam meminta dan memberi maaf akan mempererat persaudaraan kita sebagai satu keluarga besar Pemerintah Kabupaten Tulungagung,” tuturnya.
Menurutnya, semangat itu harus menjadi fondasi hubungan kerja yang semakin produktif ke depan.
“Kami berharap melalui momentum ini, hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif semakin harmonis dalam rangka membangun Kabupaten Tulungagung yang lebih baik,” imbuhnya.
Bupati Gatut Sunu: Pertumbuhan Ekonomi Tulungagung Lampaui Jawa Timur
Dalam penyampaian LKPJ, Bupati Gatut Sunu memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Salah satu yang paling menonjol adalah pertumbuhan ekonomi Tulungagung yang mencapai 5,75 persen.
Angka itu dinilai signifikan karena melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen.
“Ini merupakan pencapaian yang membanggakan, karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Tulungagung mampu melampaui Jawa Timur,” tegas Bupati Gatut Sunu.
Pernyataan tersebut menjadi penanda penting bahwa performa ekonomi Tulungagung mulai menunjukkan daya saing yang lebih kuat di tingkat regional. Di tengah tekanan ekonomi dan tantangan fiskal yang masih membayangi banyak daerah, capaian itu menjadi modal politik sekaligus administratif yang kuat bagi pemerintah daerah.
Pendapatan Daerah Rp3,043 Triliun, PAD Tulungagung Melonjak di Atas Target
Selain pertumbuhan ekonomi, Bupati Gatut Sunu juga menyoroti kualitas pengelolaan fiskal daerah yang disebut semakin solid.
Ia mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp3,043 triliun, atau 105,98 persen dari target yang ditetapkan.
Tak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tulungagung juga mencatat performa impresif. Sepanjang 2025, PAD terealisasi sebesar Rp902,3 miliar atau 114,33 persen dari target.
Menurut Bupati Gatut Sunu, capaian itu menjadi sinyal bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan secara mandiri terus menguat.
“Kinerja PAD yang melampaui target ini menjadi indikator penting bahwa kemandirian fiskal daerah terus menguat,” ujarnya.
Dari sisi tata kelola, capaian tersebut memberi pesan bahwa Tulungagung tidak hanya bertumpu pada transfer pusat, tetapi mulai membangun fondasi fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Penghargaan Nasional Jadi Klaim Kinerja Nyata Pemkab Tulungagung
Di hadapan DPRD, Bupati Gatut Sunu juga memaparkan sederet penghargaan yang diraih Pemkab Tulungagung sepanjang 2025. Deretan capaian itu diposisikan sebagai indikator bahwa reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik mulai menunjukkan hasil nyata.
Beberapa penghargaan yang disampaikan antara lain Peringkat ke-7 terbaik nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2024, Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2025, Golden Trophy Top Digital Award 2025 melalui RSUD dr. Iskak, dan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama.
Menurut Bupati Gatut Sunu, capaian tersebut tidak datang secara instan, melainkan merupakan hasil dari pembenahan sistem pemerintahan, inovasi layanan, dan penguatan digitalisasi di berbagai sektor.
Narasi ini sekaligus memperkuat klaim bahwa kinerja Pemkab Tulungagung sepanjang 2025 tak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dalam pengakuan institusional di tingkat nasional.
Pemkab Tulungagung Klaim Dorong Kebijakan Pro-Rakyat
Bupati Gatut Sunu menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada indikator makro semata. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Beberapa kebijakan yang diklaim sebagai langkah strategis pro-rakyat antara lain Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Stimulus pajak PBB, serta Penyelenggaraan bazar UMKM dalam kegiatan car free day.
Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, meringankan beban warga, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Pemerintah daerah berkomitmen agar pembangunan tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung,” ucapnya.
Pernyataan itu menjadi penting karena ukuran keberhasilan pemerintahan tak lagi cukup hanya diukur dari pertumbuhan dan serapan anggaran, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan menyentuh kebutuhan riil warga.
Bupati Tegaskan Terbuka pada Kritik dan Rekomendasi DPRD
Menutup penyampaian LKPJ 2025, Bupati Gatut Sunu menegaskan pihaknya terbuka terhadap seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi dari DPRD Tulungagung.
Ia menyebut, masukan dari legislatif sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di masa mendatang.
“Kami tetap terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan,” katanya.
Sikap itu sekaligus menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen formal, tetapi instrumen evaluasi yang akan menentukan arah perbaikan kebijakan daerah ke depan.
Sinergi DPRD dan Pemkab Jadi Kunci Masa Depan Tulungagung
Usai agenda paripurna, kegiatan dilanjutkan dengan halalbihalal antara jajaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Suasana Lebaran dimanfaatkan sebagai ruang memperkuat silaturahmi, sekaligus mempertegas komitmen kerja bersama di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks.
Pesan yang mengemuka dari forum itu cukup jelas yakni sinergi legislatif dan eksekutif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Jika Tulungagung ingin terus tumbuh lebih cepat, lebih mandiri, dan lebih kompetitif, maka capaian 2025 tak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, pemerintahan yang responsif, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat.
