Reporter: Gunawan
TULUNGAGUNG, Mattanews.co – DPRD Kabupaten Tulungagung sahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Penetapan tersebut melalui Rapat Paripurna Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dan Persetujuan Bersama Tentang Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Bertempat di ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Sabtu (28/11 / 2020).
Ketua DPRD Marsono, memimpin langsung rapat paripurna ini, turut hadir Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo, Sekda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga anggota DPRD lainnya melalui virtual.
Sebelum ada penetapan, masing-masing fraksi menyampaikan catatan, seperti dari, Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, PAN, gabungan Partai Demokrat, Nasdem, Bulan Bintang dan Hati Nurani Bersatu.
Seperti Rijal Abdulloh SIP, juru bicara Fraksi PAN, yang menyoroti infrastruktur jalan di Tulungagung yang mulai banyak rusak.
“Mengingat kondisi infrastruktur di Tulungagung banyak yang rusak. Maka saya harap kepada OPD yang membidangi, agar semakin meningkatkan dan segera merealisasikan belanja untuk perawatan jalan,” katanya.
Dari fraksi PDIP Sumarno menyebutkan, untuk permintaan anggaran yang prioritasnya untuk pelayanan publik yaitu terkait cetak E-KTP agar dapat di tiap kecamatan bisa terlaksana. Kebutuhan anggaran MKKS dan MGMP tim kordinasi Paskibraka kembali ke Dikpora, kelangkaan pupuk dan penerbitan kartu tani secara transparan.
Selain itu dalam penyampaiannya fraksi PDIP meminta eksekutif untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perlu ada peningkatan lagi pelayanan di 32 Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.
“Perlu keseriusan dalam peningkatan PAD di setiap OPD, serta pelayanan prima di 32 Puskesmas,” tuturnya.
Sedangkan Fraksi Hati Nurani Bersatu, Imam Kambali dalam penyampaiannya, ia meminta agar biaya kesehatan masyarakat lebih ditingkatkan. Selain itu terkait prioritas pembangunan infrastruktur, perlu ada peninjau ulang, agar pembangunan di Tulungagung bisa merata.
Kebijakan Pemkab Tulung Agung Bersinergi dengan 5 Prioritas Indonesia Maju
Sementara itu Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengungkapkan, kebijakan yang telah keluar, sudah bersinergi dengan 5 program prioritas Indonesia Maju. Serta penyesuaiannya dengan prioritas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA -PPAS) perubahan Tahun 2020.
“Telah ada sesuaikan dengan program prioritas Indonesia maju serta KUA-PPAS perubahan tahun 2020,” ungkapnya.
Sehingga di tahun 2021 kata Maryoto, dari anggaran pendapatan Tulungagung sebesar, Rp 2.394.260.047.478, belanja daerah Rp 2.506.260.470.478, devisit Rp 119.000.000.000, penerimaan pembiayaan daerah Rp 120.500.000.000, pengeluaran pembiayaan Rp 8.500.000.000, pembiayaan netto Rp 112.000.000.000 dan silpa Rp 0.
Dalam penggunaan APBD tahun 2020, Maryoto menegaskan akan memprioritaskan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
“Yang jelas APBD tahun 2021 akan kita prioritaskan untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur,” pungkasnya.
Editor: Fly
