MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Dua terdakwa yang terjerat dalam perkara suap proyek pengadaan Smart Board dan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025. Terhadap Edison Bupati Muara Enim non Aktif dan beberapa pejabat aktif dilingkungan Disdikbud Muara Enim. Akhirnya divonis dengan pidana penjara selama 2,2 tahun, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin (9/11/2026).
Dalam amar putusannya, sidang yang diketuai oleh majelis hakim Fatimah SH MH, para terdakwa Fika Nur Alawi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), dan Cory Erin Hardi, staf marketing PT MSA, menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan JPU KPK RI.
“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fika Nur Alawi selama 2 tahun 2 bulan dan denda Rp 150 juta, subsider 70 hari.kurungan,” tegas hakim.
Sementara itu, untuk Cory Erin Hardi majelis hakim, menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 60 hari kurungan.
Usai mendengarkan amar putusan dari majelis hakim, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sepakat menyatakan sikap pikir-pikir.
Untuk diketahui Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap dua terdakwa tersebut, sama dengan tuntutan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan dalam sidang sebelumnya.
Dalam dakwaan JPU, terungkap Rincian pembagian komitmen fee sebesar Rp 13,1 miliar dalam pengadaan Chromebook dan smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim. JPU KPK juga mengungkap, bahwa terdakwa Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi, mengatur pembagian sejumlah uang kepada penyelenggara negara yang berkaitan dengan pengadaan yang merupakan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai pembayaran pengadaan Chromebook dan smartboard pada Disdikbud Kabupaten Muara Enim, setelah dipotong pajak.
JPU KPK juga mengungkap, bahwa dari total anggaran sebesar Rp 13 miliar lebih tersebut, mengalir ke Edison yang menjabat sebagai Bupati Muara Enim sebesar Rp 3,3 miliar, tidak sampai disitu JPU KPK juga mengungkap, dari anggaran dugaan korupsi yang digelar secara berjamaah tersebut, anggaran juga turut mengalir kepihak lain, seperti ke Kepala Disdikbud Rudi Hasrullah sebesar Rp 870 juta,
Kemudian ke Kabid SD Disdikbud Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani disebut menerima Rp700 juta, Karmidi selaku PPK diduga menerima dana haram tersebut sebesar Rp 300 juta. Para terdakwa telah memberikan uang suap sebesar Rp 13,1 miliar. Jumlah uang tersebut merupakan komitmen fee untuk penyelenggara negara sebesar 10 persen dari total pagu anggaran sebear puluhan miliar.
Perkara dugaan korupsi pengadaan Croomebook dan Smarb Board di Disdikbud Kabupaten Muara Enim tersebut, menyeret Edison sebagai Bupati Muara Enim masuk kedalam pusaran korupsi dan akhirnya dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK RI.
