Buntut Bukti Obrolan di WhatsApp Sang Tersangka FH
MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Polemik dugaan hubungan khusus antara RN, anggota DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi Gerindra, dengan FH, tersangka kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumsel Babel, kian melebar. Tak lagi berhenti pada percakapan pribadi yang beredar, kini muncul dugaan adanya aliran dana dan keterlibatan RN dalam rencana pembangunan rumah yang diduga dibiayai FH.
Informasi yang dihimpun serta laporan ke redaksi yang masuk, ada sejumlah bukti transfer dari FH kepada RN melalui via WhatsApp. Selain itu, terdapat pula dokumen pembayaran material bangunan mulai dari pembelian semen, besi, hingga kebutuhan interior rumah. Dalam beberapa percakapan yang beredar, keduanya bahkan disebut aktif membahas progres pembangunan hunian tersebut.
Jejak transaksi itu kini menjadi perhatian serius sejumlah pegiat antikorupsi di Sumatera Selatan. Sebab, FH sendiri sedang berhadapan dengan proses hukum atas dugaan kredit fiktif KUR Bank Sumsel Babel yang merugikan negara mencapai Rp3,9 miliar.
Lembaga penggiat anti korupsi Sumsel Budget Center (SBC) Bung H, menilai penyidik tidak boleh berhenti hanya pada perkara pokok korupsi yang menjerat FH. Menurut dia, aparat penegak hukum harus mendalami kemungkinan adanya aliran dana hasil tindak pidana kepada pihak lain, termasuk RN.
“Penyidik harus jeli. Jangan hanya fokus pada pelaku utama kredit fiktif. Kalau memang ada transfer, ada pembayaran material bangunan, itu harus ditelusuri sumber dananya,” ujarnya, Rabu (7/5/2026).
Ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan RN ikut menikmati aliran uang hasil kejahatan tersebut. Bahkan, dugaan yang lebih serius perlu diuji melalui proses hukum.
“Bisa saja ada indikasi penampungan dana atau pencucian uang. Itu ranah penyidik untuk membuktikan. Karena ketika uang hasil korupsi digunakan untuk aset atau pembangunan rumah, di situ ada potensi tindak pidana lanjutan,” katanya.
Desakan juga diarahkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Menurut dia, BK tidak boleh pasif melihat anggota legislatif terseret isu yang bukan lagi sekadar persoalan pribadi.
“Ini sudah menyangkut marwah lembaga. BK DPRD Sumsel harus aktif memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. Jangan menunggu tekanan publik membesar baru bergerak,” desaknya.
Kasus yang menyeret nama RN dinilai berdampak serius terhadap citra DPRD Sumsel maupun Partai Gerindra sebagai partai pengusungnya. Apalagi RN selama ini dikenal sebagai politisi muda dari daerah pemilihan Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Muratara yang membawa citra regenerasi politik.
Namun, rekam jejak percakapan pribadi hingga dugaan keterkaitan dengan aliran dana perkara korupsi membuat posisi moral RN sebagai wakil rakyat dipertanyakan publik.
Sejumlah kalangan menilai persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan privat. Sebab, seorang anggota dewan melekat dengan tanggung jawab etik dan kepatutan di ruang publik. Terlebih ketika hubungan tersebut diduga beririsan dengan perkara pidana korupsi yang sedang ditangani aparat hukum.
Sampai berita ini diturunkan, RN belum memberikan penjelasan langsung terkait dugaan aliran dana maupun rencana pembangunan rumah tersebut. Sebelumnya, RN sempat menjanjikan akan memberikan klarifikasi kepada awak media, namun kemudian menyerahkan penjelasan kepada Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumsel, Abdullah Taufik.
Sementara itu, publik kini menanti langkah aparat penegak hukum dan Badan Kehormatan DPRD Sumsel. Di tengah sorotan tajam terhadap integritas pejabat publik, kasus ini menjadi ujian apakah lembaga politik benar-benar serius menjaga etika kadernya, atau justru membiarkan standar moral runtuh di tengah pusaran kekuasaan.
