MATTANEWS.CO, OKI – Gelombang protes terhadap dugaan penyimpangan di UPTD Puskesmas Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mulai bergerak ke ranah aksi massa. Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel) memastikan bakal menggelar demonstrasi pekan depan menyusul munculnya berbagai indikasi dugaan pelanggaran yang hingga kini belum mendapat penjelasan resmi dari instansi terkait.
Sorotan publik terhadap Puskesmas Jejawi dalam beberapa hari terakhir terus menguat. Sejumlah dugaan yang mencuat meliputi manipulasi data kunjungan pasien BPJS/JKN-KIS untuk menaikkan dana kapitasi, pengelolaan keuangan internal yang dinilai tidak transparan, hingga dugaan pungutan liar dalam pelayanan kesehatan.
Tidak hanya itu, beredar pula informasi mengenai tarif ambulans yang disebut mencapai Rp500 ribu sekali jalan, serta pungutan biaya pendaftaran sebesar Rp18 ribu terhadap warga kurang mampu. Dugaan lainnya menyangkut pernyataan pimpinan puskesmas yang disebut-sebut mengaku memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah dan merasa mendapat perlindungan dari sejumlah pejabat.
Situasi itu memicu reaksi keras dari SPM Sumsel. Koordinator aksi, Yovi Meitaha, menilai dugaan yang berkembang bukan persoalan kecil karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Kami melihat ada indikasi persoalan serius di sana. Kalau benar ada manipulasi dana kapitasi dan pungutan terhadap masyarakat, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi sudah menyangkut hak publik,” kata Yovi Meitaha dalam keterangan pers, Selasa (27/5/2026).
Menurut dia, sikap diam Dinas Kesehatan OKI maupun Inspektorat Daerah justru memperbesar kecurigaan masyarakat. Hingga kini, upaya konfirmasi yang dikirimkan media kepada kedua instansi tersebut melalui pesan WhatsApp disebut belum mendapat tanggapan.
SPM Sumsel pun mengaku telah menjadwalkan aksi damai yang akan dipusatkan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten OKI dan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten OKI.
Dalam aksi nanti, mereka mendesak adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan serta aliran dana di Puskesmas Jejawi.
“Kami akan turun langsung meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan bertindak. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Kalau memang tidak ada masalah, buka secara transparan ke publik,” ujar Yovi.
Ia juga menegaskan pihaknya meminta aparat pengawas tidak tebang pilih apabila nantinya ditemukan pelanggaran.
“Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapapun. Kalau ada penyalahgunaan wewenang atau pungli, harus diproses sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah warga berharap persoalan tersebut segera ditangani serius agar tidak memicu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan OKI, Inspektorat Daerah OKI, maupun manajemen Puskesmas Jejawi belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan yang berkembang. Media masih terus membuka ruang hak jawab dan konfirmasi lanjutan guna menjaga keberimbangan informasi.
