MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia menjadi visi besar PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Tidak hanya berorientasi pada penyediaan produk, Pusri juga berkomitmen dalam mendukung pencapaian kemandirian pangan dan kemakmuran negeri.
Pembangunan fasilitas pabrik dari Pusri I, II, III, IV, V dan IB dilakukan secara bertahap dimana masing-masing pabrik dibangun dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan rencana pembangunan lima tahun yang dicanangkan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Bahkan semua fasilitas produksi yang dioperasikan Pusri menerapkan revitalisasi, konversi energy dan industri hijau. Dan belum lama ini, Pusri menyosialisasikan rencana pembangunan pabrik Pusri IIIB kepada awak media di Palembang.
Direktur PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh, mengatakan pembangunan pabrik IIIB tersebut akan dimulai pada November 2023 ini di atas lahan seluas 8,8 hektar yang ada di kawasan kompleks PT Pusri. Pabrik IIIB ini mengganti dua pabrik lama yakni Pusri III dan Pusri IV yang berteknologi lama dan dinilai boros menggunakan energi.
“Pada November ini, kami akan memulai pembangunan pabrik Pusri IIIB. Nantinya pabrik ini akan sama persis seperti pabrik Pusri IIB. Kita bangun di atas lahan seluas 8,8 hektar,” kata Tri, Sabtu (20/10/2023).
Tak main-main, untuk pembangunan pabrik itu menggunakan investasi yang cukup besar, yakni mencapai Rp10,52 triliun. Kenapa investasinya begitu besar?
Tri menjelaskan, pabrik Pusri IIIB ini akan mampu meningkatkan kapasitas produksi dibanding pabrik-pabrik sebelumnya. Yakni 1.350 ton amoniak per hari (445.500 ton per tahun) atau 2.750 ton urea per hari (907.500 ton per tahun). Selain itu, pabrik ini akan menggunakan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan.

“Kita berkomitmen untuk membangun pabrik yang dilengkapi dengan teknologi modern namun tetap ramah pada lingkungan. Ini keunggulan yang ingin selalu kami utamakan,” kata dia.
Tidak hanya itu, pabrik Pusri IIIB juga akan lebih hemat dalam berbagai hal, di antaranya konsumsi gas bumi sehingga bisa menghemat biaya gas hingga Rp 1,5 triliun per tahun. “Jadi hemat dalam konsumsi gas bumi, bahkan bisa mencapai 10 MMBTU per ton. Jadi nantinya pabrik ini bisa memproduksi urea maupun ammonia. Tapi tidak menimbulkan bau (limbah udara),” beber dia.
Dia menyebut, pabrik Pusri IIIB diyakini akan lebih efisien dalam penggunaan energi karena rasio energi untuk memproduksi urea 21.97 MMBTU per ton sedangkan amonia 32.89 MMBTU per ton.
Disisi lain, kata Tri, pembangunan pabrik ini akan berdampak positif bagi perekonomian nasional maupun daerah. Bagaimana tidak, pembangunan pabrik Pusri IIIB akan membutuhkan sekitar 2.000an tenaga kerja. Artinya, kesempatan bagi masyarakat baik dari Palembang, Sumsel, ataupun di tanah air semakin terbuka lebar.
Dampak lainnya yang terpengaruh yakni meningkatkan pendapatan asli daerah serta membuka peluang ekonomi lainnya di Palembang, Sumsel.
Tri menerangkan, pembangunan pabrik Pusri IIIB ini juga membuktikan bahwa komitmen perseroan dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani di tanah air. Menurutnya, Pusro sudah lebih dari 50 tahun berkomitmen dalam melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah menjadi produsen pupuk nasional.
“Ini komitmen kami dalam menjaga ketersediaan pupuk, keberlanjutan industri yang handal dan berdaya saing untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Terapkan Skema Sindikasi
Tri menyebutkan nilai investasi pembangunan pabrik Pusri IIIB memang cukup besar, yakni 10,52 triliun. Namun ia memastikan bahwa pihaknya menggunakan skema sindikasi dalam pembangunan pabrik tersebut.
Dalam skema tersebut, pembangunan Pabrik Pusri IIIB akan menggunakan skema sindikasi dimana 70 persen dari total anggaran berasal dari pinjaman 8 bank BUMN dan BUMD, sementara 30 persen sisanya dana dari perseroan itu sendiri.
“Total nilai untuk ke kontraktor Rp 9,31 triliun dan perseroan anggarkan 30 persen dari total anggaran yang dibutuhkan,” kata dia.
Pusri telah menunjuk Bank BNI dan Bank Mandiri sebagai Joint Mandated Lead Arranger & Bookrunner (JMLAB). Mereka sebagai koordinator dalam pembentukan fasilitas kredit sindikasi untuk pendanaan proyek Pusri IIIB tersebut. Pusri juga sudah mengusulkan kepada JMLAB untuk menunjuk BCA dan BRI sebagai Joint Mandated Lead Arranger (JMLA) untuk pendanaan sindikasi proyek Pusri IIIB.
Di lokasi berbeda, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyebutkan nilai investasi proyek Pusri IIIB ini diestimasi mencapai Rp10,5 triliun. “Pendanaan proyek berasal dari kredit sindikasi investasi perbankan, 8 perbankan nasional. Bank BNI sebagai agen fasilitas dan Bank Mandiri sebagai agen jaminan,” kata dia.
Pabrik ini diyakini memiliki masa konstruksi sekitar 40 bulan dan dapat beroperasi di tahun 2027. Rahmad menyebut, Pupuk Indonesia menempati peringkat 6 perusahaan pupuk di dunia. Artinya efisiensi menjadi hal penting agar kinerja perseroan semakin lebih baik dan mampu bersaing secara global.
Salah satunya dengan pembangunan pabrik Pusri IIIB ini yang berorientasi pada efisiensi terhadap penggunaan bahan baku, energi dan ramah lingkungan.
“Pusri IIIB dibangun dengan tujuan untuk menggantikan pabrik Pusri-III dan Pusri-IV yang sudah cukup tua usianya. Pabrik IIIB ini selain efisien terhadap bahan baku dan energy juga mampu mengurangi emisi hingga 300 ribu ton CO2 per tahun,” jelasnya.
Disambut Baik
Pembangunan pabrik Pusri IIIB ini disambut baik banyak pihak. Hal itu juga diungkapkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Diakuinya, sudah seharusnya Pusri berkonsetrasi pada perbaharuan pabrik yang lebih menerapkan teknologi hemat energy dan ramah lingkungan.
“Dengan adanya teknologi itu tentunya akan bisa meningkatkan produk yang berdaya saing, serta mendukung tata kelola industri pupuk nasional,” kata dia. Namun ia berharap penuh agar pembangunan pabrik ini sesuai target waktu yang ditetapkan.
Dia mengatakan, dengan adanya pembangunan pabrik ini dapat memastikan ketersediaan pupuk demi mendukung ketahanan pangan nasional. “Kita tahu bahwa saat ini ketahanan pangan menjadi isu utama, bagimana kita mengelola produksi pertanian kita dan tetap menjadi tantangan ke depan,” pungkasnya. (Ardi Fitriansyah)














