MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung menyampaikan percepatan pemberian insentif kepada 2.800 Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang tersebar pada beberapa lembaga pendidikan di Tulungagung.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Rahadi Puspita Bintara, S.E., M.Si., melalui Sekretaris Dinas Syaifudin Juhri, S.H., M.M., diruang kerjanya, Jum’at (18/3/2022).
“Jadi begini, sebagai upaya mendukung program penanganan kemiskinan, kami akan mempercepat pencairan isentif bagi 2.800 GTT dan PTT,” kata Udin lebih akrab disapa ini pada mattanews.co.
“Selain itu, memberikan bantuan kepada anak yang berprestasi akibat orang tuanya terdampak Covid-19, dan berikutnya program unggulan Kabupaten Tulungagung sekolah gratis berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM),” imbuhnya.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung merupakan bagian dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memilki tanggung jawab dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
“Iya benar, pada saat rapat koordinasi yang dipimpin Pak Wakil Bupati H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., dalam arahannya menyampaikan program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan, agar tetap dikawal sehingga tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut Udin menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan percepatan pencairan isentif bagi GTT/PTT dan program bea siswa. Sedangkan untuk program sekolah gratis, masih menunggu setelah selesai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kita akan mengejar agar segera terealisasi program tersebut sehingga bisa langsung dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat,” terangnya.
“Mereka (GTT/PTT.red) total penerima insentif setiap bulannya bisa dicairkan 400 ribu rupiah,” sambungnya.
Dengan keterbatasan anggaran, lebih dalam Udin memaparkan pihaknya belum maksimal dalam memberikan isentif kepada GTT/PTT. Apalagi saat ini pandemi masih melanda.
Namun demikian, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para Kepala Sekolah baik lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah Pertama agar memperhatikan GTT/PTT.
“Iya benar, kita sudah lakukan koordinasi dan memberikan himbauan agar GTT yang belum mendapatkan dari APBD agar bisa dianggarkan melalui dana BOS yang ada di masing-masing lembaga tersebut,” paparnya.
“Pada intinya, kami targetkan dari keseluruhan total lima ribu lebih GTT/PTT yang ada tetap akan diusulkan kepada Pemkab Tulungagung agar kuotanya bisa ditambah, sehingga untuk pencairan isentif mendapatkan hak sama,” pungkasnya.
