MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema “Menakar Dampak Kebijakan: Analisis Evaluasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN)”, yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara secara virtual melalui Zoom Meeting.
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, serta jajaran Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Jambi.
Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan evaluasi kebijakan hukum, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di tingkat wilayah.
Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Alex Cosmas Pinem, kemudian dilanjutkan sambutan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady.
Dalam sambutannya, Andry menekankan pentingnya evaluasi kebijakan berbasis bukti untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi regulasi sekaligus merumuskan rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang efektif dan aplikatif, baik di tingkat pusat maupun wilayah.
Memasuki sesi pemaparan materi, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Henry Sulaiman, menjelaskan kedudukan dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.
Pembahasan mencakup fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk mekanisme pemberian persetujuan atau penolakan atas permintaan pengambilan fotokopi minuta akta serta pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan.
Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara, Apri Listiyanto, memaparkan hasil evaluasi implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 di wilayah Sulawesi Utara.
Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan, penyelesaian permohonan pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) telah mencapai 100 persen sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain pemahaman terhadap regulasi, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan pemeriksaan, digitalisasi administrasi, serta dukungan anggaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola kelembagaan MKNW.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Utara, Karel L. Butarbutar, menguraikan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh MKNW.
Prosedur tersebut meliputi penerimaan permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim, pembentukan Majelis Pemeriksa, pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga rapat pleno untuk menetapkan persetujuan atau penolakan.
Dalam paparannya, Karel menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan batas waktu pemeriksaan guna menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi Notaris.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan tugas MKNW, termasuk kendala teknis pemeriksaan, koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), serta kebutuhan penyempurnaan regulasi.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan dan pengalaman untuk merumuskan strategi penguatan fungsi serta kelembagaan Majelis Kehormatan Notaris.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi mendukung upaya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan hukum yang berorientasi pada efektivitas pelaksanaan regulasi, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan Notaris.
Kegiatan ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Hasil pembahasan dan rekomendasi yang diperoleh diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat tata kelola Majelis Kehormatan Notaris sekaligus mendorong kebijakan hukum yang lebih responsif, akuntabel, dan berkeadilan.
