MATTANEWS.CO, PALEMBANG — Anggaran pengadaan fasilitas untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran yang disiapkan untuk berbagai kebutuhan rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel mencapai Rp 8,68 miliar.
Data SIRUP LKPP per 12 Maret 2026 menunjukkan setidaknya terdapat 11 item pengadaan yang berkaitan dengan fasilitas rumah dinas pimpinan legislatif di Sumatera Selatan. Dari seluruh item tersebut, pengadaan perabot rumah tangga atau meubelair menjadi komponen dengan nilai anggaran paling besar.
Pengadaan meubelair tercatat mencapai Rp 4,6 miliar dan dialokasikan hanya untuk dua rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Rinciannya, untuk rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel, Raden Gempita dari Partai Gerindra, dianggarkan sebesar Rp 2,29 miliar. Sementara untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam dari PDIP, anggarannya mencapai Rp 2,3 miliar.
Nilai pengadaan tersebut memicu perhatian publik karena besarnya anggaran yang digunakan hanya untuk kebutuhan perabot rumah dinas dua pimpinan legislatif daerah tersebut.
Selain pengadaan meubelair, anggaran besar juga tercatat untuk pembangunan fasilitas tambahan di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Salah satunya adalah pembangunan aula di rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Sumsel, Nopianto dari Partai NasDem.
Dalam data SIRUP LKPP, pembangunan aula tersebut dianggarkan sebesar Rp 1,87 miliar. Pembangunan fasilitas ini menambah daftar pengadaan bernilai fantastis yang dialokasikan untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel.
Namun, dalam data terbaru SIRUP LKPP, pengadaan dua meja biliar yang sebelumnya sempat menuai sorotan publik tidak lagi tercantum. Sebelumnya, pengadaan dua meja biliar tersebut sempat menjadi perbincangan karena nilai anggarannya mencapai Rp 486,9 juta.
Dua meja biliar itu direncanakan untuk rumah dinas Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam. Namun dalam data yang diakses per 12 Maret 2026, item pengadaan tersebut tidak lagi muncul dalam daftar rencana pengadaan.
Meski demikian, besarnya anggaran untuk fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel tetap memicu perhatian publik. Pasalnya, total anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan fasilitas yang sifatnya penunjang kenyamanan rumah dinas.
Penganggaran fasilitas rumah dinas pejabat publik kerap menjadi sorotan, terutama ketika nilai anggarannya dinilai cukup besar.
Transparansi pengadaan melalui sistem SIRUP LKPP memang memungkinkan publik untuk mengakses informasi rencana belanja pemerintah secara terbuka.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melihat berbagai rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk lembaga legislatif daerah seperti DPRD.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Sumatera Selatan terkait rincian kebutuhan pengadaan fasilitas rumah dinas tersebut maupun alasan di balik besarnya anggaran yang disiapkan.
Di tengah meningkatnya tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi penggunaan uang negara, pengadaan fasilitas rumah dinas pejabat publik dengan nilai besar kerap memicu perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai fasilitas tersebut diperlukan untuk menunjang kegiatan kedinasan, sementara sebagian lainnya mempertanyakan urgensi dan skala penganggarannya.
Dengan adanya keterbukaan data melalui SIRUP LKPP, publik kini memiliki ruang lebih luas untuk mengawasi perencanaan belanja pemerintah, termasuk pengadaan fasilitas rumah dinas pejabat daerah.(*)
