MATTANEWS.CO, MALANG – Persoalan konektivitas transportasi publik di Malang Raya kembali menjadi perhatian. Sekretaris Jenderal Forum Independen Pengawas Transportasi (FIPT), Roni Agustinus, meminta Wali Kota Malang mengambil langkah konkret untuk mendorong integrasi layanan Trans Jatim dengan Terminal Arjosari.
Menurut Roni, pengoperasian Trans Jatim Koridor II seharusnya membuka peluang pembenahan sistem transportasi massal. Namun, manfaat layanan tersebut akan lebih optimal apabila pemerintah menghubungkannya dengan simpul transportasi utama.
Terminal Arjosari memiliki posisi strategis dalam melayani mobilitas penumpang dari berbagai daerah. Karena itu, ia menilai integrasi Trans Jatim dengan kawasan terminal perlu menjadi agenda penting pemerintah.
“Jangan sampai kepentingan masyarakat sebagai pengguna transportasi publik justru berada di urutan belakang. Pemerintah harus menempatkan integrasi layanan sebagai prioritas, bukan membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan saat berpindah moda,” tegas Roni.
Ia menilai kebijakan transportasi perlu mengutamakan kemudahan perjalanan masyarakat. Dengan demikian, persoalan penempatan armada Trans Jatim tidak cukup dilihat dari aspek operasional semata.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan akses penumpang, keterhubungan antarmoda, serta efektivitas perjalanan dalam kawasan aglomerasi Malang Raya.
Arjosari Berpotensi Menjadi Pusat Integrasi Transportasi
Terminal Arjosari memiliki fungsi strategis sebagai simpul perjalanan antarkota. Terminal tipe A tersebut menghubungkan mobilitas masyarakat dari berbagai wilayah menuju Kota Malang maupun daerah lainnya.
Sementara itu, Trans Jatim Koridor II memperluas pilihan transportasi massal di kawasan Malang Raya. Kedua layanan ini memiliki peluang untuk saling melengkapi melalui sistem konektivitas yang terencana.
Integrasi tersebut akan memudahkan masyarakat dari Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, dan wilayah lain yang dilalui Trans Jatim. Penumpang dapat melanjutkan perjalanan tanpa harus menghadapi perpindahan kendaraan yang menyulitkan.
Hal serupa juga berlaku bagi penumpang dari luar Kota Malang. Mereka membutuhkan akses transportasi lanjutan setelah tiba di Terminal Arjosari.
“Arjosari harus menjadi simpul konektivitas transportasi, bukan sekadar terminal yang terpisah dari perkembangan layanan transportasi modern. Masyarakat membutuhkan kemudahan perjalanan dalam satu sistem yang saling terhubung,” ujar Roni.
Karena itu, pemerintah perlu membuka pembahasan mengenai pola integrasi yang paling efektif. Tujuannya agar masyarakat memperoleh layanan yang praktis dari satu titik perjalanan menuju tujuan berikutnya.
Dukungan Publik Tercatat 76,25 Persen
Dorongan integrasi transportasi tersebut juga mendapat gambaran melalui data survei mengenai penetapan Origin-Destination (OD) Utama di Terminal Arjosari.
Dari total 1.200 responden, sebanyak 705 orang atau 58,75 persen menyatakan sangat setuju. Kemudian, 210 responden atau 17,50 persen menyatakan setuju.
Dengan demikian, tingkat persetujuan kedua kategori mencapai 76,25 persen.
Sementara itu, 209 responden atau 17,42 persen menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 19 responden atau 1,58 persen menyatakan tidak setuju. Adapun 57 responden atau 4,75 persen memilih netral atau ragu-ragu.
Data tersebut memperlihatkan dukungan yang lebih besar terhadap penetapan OD Utama di Terminal Arjosari. Meski demikian, kelompok yang belum menyetujui kebijakan tersebut tetap perlu mendapat perhatian.
Faktor kemudahan akses dan integrasi antarmoda menjadi alasan utama dukungan responden. Aspek ini mencakup 66,67 persen dari alasan yang tercatat.
Angka tersebut memperlihatkan pentingnya konektivitas dalam menentukan kualitas layanan transportasi publik. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kendaraan, tetapi juga kemudahan untuk melanjutkan perjalanan.
Pengguna Didominasi Kelompok Usia Produktif
Gambaran demografi responden turut menunjukkan besarnya kebutuhan mobilitas di kawasan Arjosari.
Kelompok usia 26–60 tahun mendominasi dengan persentase 92,08 persen. Dari sisi pekerjaan, kalangan pekerja sektor swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) mencapai 66,67 persen.
Komposisi tersebut menggambarkan pentingnya transportasi publik dalam menunjang aktivitas masyarakat usia produktif.
Dari sisi asal perjalanan, responden dari Kota Malang mencapai 61,92 persen. Kemudian, pengguna dari luar daerah, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan, tercatat sebesar 20,67 persen.
Sementara itu, responden dari Kabupaten Malang mencapai 15,83 persen.
Sebaran tersebut memperlihatkan bahwa Terminal Arjosari memiliki keterkaitan mobilitas lintas wilayah. Karena itu, pembenahan konektivitas perlu mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat dalam skala aglomerasi.
Integrasi Tidak Boleh Mengabaikan Angkutan Kota
Di tengah dorongan menghadirkan integrasi transportasi, Roni mengingatkan pemerintah agar tetap memperhatikan keberadaan angkutan kota.
Para pengemudi angkot menggantungkan penghasilan pada aktivitas transportasi. Pemerintah perlu menjamin keberlangsungan usaha mereka di tengah perkembangan layanan transportasi massal.
Namun, perlindungan terhadap angkutan lokal tidak harus menghambat integrasi Trans Jatim. Pemerintah justru perlu menyusun pembagian fungsi yang jelas bagi setiap moda.
Angkutan kota, misalnya, dapat berperan sebagai penghubung kawasan permukiman dengan terminal maupun titik pemberhentian Trans Jatim.
“Persoalannya bukan mempertentangkan Trans Jatim dengan angkutan kota. Keduanya harus mendapat ruang dalam sistem transportasi yang terintegrasi. Pemerintah perlu menyiapkan solusi agar pengemudi angkot tetap memiliki peluang usaha,” jelas Roni.
Dengan pola tersebut, transportasi massal dan angkutan lokal dapat saling mendukung. Pemerintah juga memiliki ruang untuk menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan penumpang sekaligus keberlangsungan ekonomi pengemudi.
Park and Ride Berpotensi Beralih ke Transportasi Massal
Data survei juga menunjukkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi untuk mengakses Terminal Arjosari.
Sebanyak 36,50 persen responden mengandalkan kendaraan pribadi dan memarkirkannya di sekitar terminal melalui pola Park and Ride.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi Trans Jatim untuk menarik lebih banyak pengguna kendaraan pribadi menuju transportasi massal.
Jika armada Trans Jatim terhubung langsung dengan kawasan Arjosari, masyarakat berpotensi memperoleh alternatif perjalanan yang lebih praktis.
Meski demikian, perubahan kebiasaan transportasi membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai. Pemerintah perlu memperhatikan akses pejalan kaki, keamanan, kenyamanan, tarif, dan kemudahan perpindahan antarmoda.
Dengan begitu, integrasi tidak berhenti pada penempatan bus. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh fasilitas mendukung perjalanan penumpang secara menyeluruh.
Wali Kota Malang Diminta Memimpin Koordinasi
Roni menilai Pemerintah Kota Malang perlu mengambil peran lebih aktif dalam pembahasan integrasi transportasi tersebut.
Ia mendorong wali kota mempertemukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), pengelola Terminal Arjosari, serta paguyuban angkutan umum.
Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mengkaji aspek teknis dan kewenangan pengelolaan. Salah satu opsi yang dapat dibahas ialah pemanfaatan fasilitas Terminal Tipe C di kawasan Arjosari.
Namun, pemerintah perlu memastikan kelayakan operasional dan kesesuaian pengelolaan fasilitas tersebut. Kepentingan pengemudi angkutan lokal serta kenyamanan penumpang juga harus masuk dalam pembahasan.
“Wali Kota Malang harus berani mengambil inisiatif. Jangan hanya menunggu keputusan dari pihak lain. Pemerintah kota perlu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang mengutamakan kebutuhan penumpang,” ungkap Roni kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, penyelesaian persoalan ini membutuhkan komunikasi terbuka dan kesepakatan antarpihak. Pemerintah harus mampu menjembatani kepentingan kelembagaan tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat.
Kepentingan Masyarakat Menjadi Ukuran Keberhasilan
Roni menegaskan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak cukup dinilai dari jumlah armada maupun penambahan koridor pelayanan.
Ukuran yang lebih penting ialah kemudahan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Penumpang harus dapat berpindah moda dengan aman, nyaman, terjangkau, dan efisien.
“Ukuran keberhasilan transportasi publik bukan sekadar berapa banyak bus yang beroperasi. Yang paling penting adalah seberapa mudah masyarakat menggunakan layanan tersebut. Jangan sampai atas nama menjaga harmoni transportasi, justru kepentingan penumpang dikorbankan,” tandasnya.
Karena itu, Roni mendorong pemerintah kembali membuka pembahasan integrasi Trans Jatim dengan Terminal Arjosari. Wali Kota Malang diharapkan mengambil inisiatif untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan.
Pada akhirnya, transportasi publik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Konektivitas antarmoda menjadi bagian penting untuk mewujudkan mobilitas yang lebih mudah dan efisien di kawasan Malang Raya.
