Genjot PAD Pajak Restoran, Bapenda Tulungagung Sebut SPTPD, Ada Apa ?

Salah satu Restoran di Tulungagung, Foto: Ferry Kaligis/mattanews.co
Salah satu Restoran di Tulungagung, Foto: Ferry Kaligis/mattanews.co

MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur melakukan berbagai upaya dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak restoran terus dilakukan.

Saat dijumpai, Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung Endah Inawati, S.E., M.M., melalui Kepala Bidang Pengembangan PAD Sonny Jatmiko, S.H., menyebut Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bagi Wajib Pajak (WP) merupakan hal penting.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, obyek Pajak Restoran adalah yang nilai penjualan di atas Rp. 250.000,-.

“Kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Bapenda dengan menggunakan SPTPD,” ucap Sonny di ruang kantornya, Jumat (13/1/2023).

“Setelah SPTDP diterima, kami akan melakukan penelitian atas kelengkapan
pengisian dan dokumen pendukungnya. Jika sudah dinyatakan lengkap dan benar, maka akan memberi tanda dan tanggal pada dokumen daftar formulir pendataan untuk selanjutnya di entry ke aplikasi pajak daerah di kartu data pajak serta mencetak kode bayar,” imbuhnya.

Dia menambahkan adapun proses selanjutnya pihak Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak daerah menerima, menyetujui sekaligus membuat daftar pengantar formulir pendataan yang diisi, dihitung, dan dilaporkan oleh WP sesuai laporan hasil penjualannya serta kode bayar.

“Lantas baru dikirim ke bidang Pengembangan PAD Bapenda Tulungagung,” tambahnya.

“Setelah menerima dan mendisposisi berkas formulir pendaftaran dan kode bayar ke Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan lalu diperiksa sekaligus diarsipkan berkas tersebut,” sambungnya.

Bacaan Lainnya

“Baru kemudian kami menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada WP sebagai dasar guna melakukan pembayaran ke Kas Daerah,” kata Sonny menambahkan.

Lebih lanjut Sonny menjelaskan pihaknya mengimbau kepada seluruh pengusaha restoran yang belum ditetapkan WP agar segera memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

“Dengan menjadi WP berarti turut berkontribusi dalam menambah PAD, yang pada akhirnya nanti akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur yang ada di Tulungagung,” tandasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait