MATTANEWS.CO, OKI – Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring (SPEM) Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2025 dinilai semakin menegaskan pergeseran wajah gerakan PKK dari organisasi masyarakat berbasis keluarga menjadi lembaga birokratis.
Suara di kalangan publik menilai kegiatan yang seharusnya berfungsi membina dan memperkuat peran keluarga itu kini lebih banyak diwarnai seremoni dan pemeriksaan administrasi semata. Sisi yang lebih menonjolkan penilaian diatas kertas ketimbang pemanfaatan berkesinambungan.
SPEM merupakan agenda rutin TP PKK Kabupaten OKI untuk menilai dan memantau pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di kecamatan dan desa. Dalam kegiatan ini, tim kabupaten turun langsung meninjau pelaksanaan program, menilai administrasi, dan memberikan pembinaan kepada kader. Namun, nyaris dalam setiap kegiatan PKK, hampir separuh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI turut dilibatkan.
Pihak pemerintah daerah berdalih keterlibatan banyak OPD sebagai langkah sinergi lintas sektor. Setiap program PKK berkaitan dengan bidang kerja dinas, mulai dari kesehatan, pertanian, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena itu dukungan OPD diperlukan.
Meski begitu, Ketua Lembaga Investigasi Negara Kabupaten Ogan Komering Ilir Hamadi justru berpandangan berbeda, menurutnya pelaksanaan SPEM terlalu berorientasi pada aspek formal semata,
“Yang diperiksa lebih banyak buku dan laporan, bukan kegiatan atau dampaknya di lapangan. Pembinaan yang dilakukan belum menyentuh persoalan nyata seperti pemberdayaan ekonomi keluarga atau penguatan kelompok dasawisma,” ujarnya Senin (3/11).
Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan perubahan karakter PKK sebagai gerakan masyarakat. Ia menyebut PKK organisasi yang lahir dari semangat kerelawanan kini semakin terserap dalam pola kerja birokrasi pemerintah daerah dan berbiaya tinggi
“Ketika PKK lebih sibuk mengurusi administrasi dan laporan, nilai sosialnya akan memudar. Dengan demikian, biaya pelaksanaan pun semakin tinggi,” ucapnya.
SPEM sejatinya dirancang untuk memperkuat kualitas kelembagaan PKK di tingkat desa dan meningkatkan kapasitas kader dalam mengelola 10 Program Pokok PKK. Namun menurut Hamadi, tanpa pendekatan substantif dan tindak lanjut yang jelas, kegiatan ini akan berisiko menjadi ritual tahunan yang hanya menonjolkan aspek seremonial.
Dirinya menyarankan agar TP PKK Kabupaten OKI mengembalikan esensi kegiatan SPEM sebagai wadah pembelajaran dan pembinaan lapangan berbasis kebutuhan masyarakat. “PKK harus tetap menjadi gerakan sosial yang tumbuh dari bawah, bukan seperti organisasi perpanjangan tangan birokrasi,” tandasnya.
