MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Bupati Kapuas Hulu diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Drs.Mohd Zaini, M.M mengikuti video confrence tentang pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ( TPAKD ) Kabupaten Kapuas Hulu dan peluncuran kredit/pembiayaan melawan rentenir (Kredit Usaha Mikro Peduli BANK KALBAR) Provinsi kalimantan Barat di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rabu (27/10/2021).
Dalam arahannya Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, kurangnya pemahaman secara umum akan manfaat lembaga jasa keuangan formal dalam memajukan perekonomian masyarakat, tentu menjadi salah satu tantangan bagi kita dalam menciptakan stabilitas ekosistem perekonomian di Indonesia.
“Meskipun jumlah kepemilikan rekening selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan rekening oleh masyarakat setempat masih tergolong minim, khususnya masyarakat di tingkat daerah,” ujar Sutarmidji.
Selain itu, maraknya jasa keuangan informal yang kerap menawarkan layanan keuangan yang seolah-olah mudah dan cepat telah menjebak masyarakat pada produk/layanan yang tidak berbadan hukum.
“Hal ini tentunya sangat membebani dan meresahkan para masyarakat serta para pelaku UMKM,” tuturnya.
Lanjutnya, pada tahun 2016, OJK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginisiasi adanya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Tujuan pembentukan TPAKD adalah sebagai salah satu instrumen dalam mengakselerasi perluasan akses keuangan di daerah, sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami manfaat dari produk/layanan jasa keuangan serta menggunakannya secara lebih efektif dan efisien,” terang Gubernur.
Dikatakan Gurbernur, TPAKD terdiri dari Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, instansi vertikal di daerah dan industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Oleh karena itu, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan,” ujar Gubernur
Ia menambahkan, hendaknya seluruh TPAKD di berbagai daerah mampu mengembangkan website TPAKD yang informatif dan solutif, sehingga kedepannya dapat meningkatkan awareness masyarakat akan peran TPAKD serta manfaat dari produk/layanan jasa keuangan dalam memajukan perekonomian daerah.
Selain itu, informasi yang disampaikan dalam website TPAKD tentunya juga dapat dijadikan sebagai motivasi sesama TPAKD dalam memajukan daerahnya melalui replikasi program kerja sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Masih kata Gurbernur, menilik dari fakta, terdapat beberapa TPAKD daerah yang telah sukses memajukan perekonomian daerah secara bertahap.
“Melalui sumber pendanaan daerah, TPAKD dapat meningkatkan peran layanan jasa keuangan secara lebih luas kepada masyarakat. “ucapnya
Tentunya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD dapat menjadi solusi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan jasa keuangan dengan tetap menegaskan pentingnya edukasi dan perlindungan Konsumen.
Di sisi lain kata Gubernur, dalam rangka perluasan akses keuangan dari sisi penghimpunan dana, beberapa TPAKD juga mengimplementasikan program kerja yang berfokus pada peningkatan budaya menabung sejak dini melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 28 Januari 2020, yaitu memastikan seluruh pelajar memiliki rekening tabungan,” tuturnya.
Menurut Sutarmidji, Implementasi program KEJAR tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya pada ketersediaan kantor/agen bank di tiap-tiap daerah.
“Menyikapi hal tersebut, OJK bersama dengan pemangku kepentingan lainnya mengupayakan berbagai cara untuk memudahkan akses pembukaan rekening di berbagai daerah, “ujarnya
Ia menerangkan salah satu contoh penerapannya dapat melalui agen-agen bank yang datang langsung ke sekolah, sehingga anak-anak dapat berinisiatif untuk membuka rekeningnya sendiri.
Sutarmidji menambahkan bahwa, bank tanpa kantor seperti agen Laku Pandai harapannya juga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjangkau pelajar hingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah di Indonesia.
“Seluruh program yang dicanangkan oleh kementerian/lembaga tidak serta merta berhasil begitu saja tanpa adanya peran dari masyarakat,” pungkasnya.
