MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pilkada Kota Palembang yang akan digelar pada 27 November semakin dekat. Sejumlah pasangan calon telah memastikan diri untuk bertarung merebut kursi kepemimpinan kota.
Terdapat tiga pasang calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Palembang ini, yaitu Ratu Dewa – Prima Salam, Fitrianti – Nandriani, dan Yudha – Bahar. Di antara ketiga pasangan calon tersebut, Ratu Dewa menjadi sorotan karena latar belakangnya sebagai Pejabat (Pj.) Wali Kota dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Haikal Al Hafafah mengkritisi potensi penyalahgunaan wewenang oleh calon yang juga menjabat sebagai pejabat publik.
“Pegawai Negeri Sipil (ASN) tidak diperkenankan untuk berpolitik praktis. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan,” ujar Haikal, Jumat (2/8/24), saat di hubungi Mattanews.co .
Akademisi Universitas Sriwijaya (UNSRI) ini menilai bahwa jika ada salah satu calon yang memanfaatkan struktur pemerintahan untuk kepentingan kampanye, maka Pilkada Palembang tidak akan berjalan secara adil dan sportif.
