MATTANEWS.CO, SULBAR – Kebijakan PT Pertamina (Persero) yang resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax per Rabu, 10 Juni 2026, menuai sorotan tajam dari aktivis mahasiswa di daerah. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga untuk membuka indikator pasar secara transparan kepada publik terkait lonjakan harga yang dinilai sangat membebani tersebut.
Berdasarkan data resmi penyesuaian harga Pertamina per 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) di wilayah Pulau Jawa mengalami kenaikan drastis sebesar Rp3.950, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat, harga Pertamax melonjak menjadi Rp16.650 per liter.
Lonjakan Hampir Rp4.000 Picu Gelombang Protes
Ketua GMNI Cabang Mamuju, Dicky Wahyudi, menegaskan lonjakan harga yang hampir menyentuh angka Rp4.000 per liter ini merupakan pukulan telak bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah wajib memberikan rincian alasan yang rasional.
“Kementerian ESDM dan PT Pertamina harus memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka ke publik mengenai formula evaluasi yang mereka gunakan. Kenaikan di Sulawesi Barat hingga mencapai Rp16.650 per liter ini sangat signifikan. Transparansi mutlak diperlukan agar masyarakat tidak merasa dikorbankan secara sepihak,” ujar Dicky dalam keterangan persnya di Mamuju, Jumat (12/6/2026).
Dicky memaparkan, argumentasi klasik bahwa Pertamax hanya dikonsumsi segmen masyarakat kelas atas atau kendaraan dinas instansi pemerintahan sudah tidak lagi sesuai fakta di lapangan.
Faktanya, kesadaran masyarakat urban dan daerah untuk menjaga keawetan kendaraan bermotor telah menggeser Pertamax menjadi konsumsi masyarakat umum secara luas.
“Pertamax ini bukan lagi konsumsi eksklusif kendaraan dinas atau mobil mewah. Kendaraan roda dua milik masyarakat umum, pekerja komuter, hingga kurir logistik lokal mayoritas sudah menggunakan Pertamax. Anggapan bahwa ini tidak memukul masyarakat bawah adalah keliru,” lanjutnya.
Ancaman Cost-Push Inflation bagi UMKM
Lebih jauh, Dicky mengingatkan pemerintah mengenai potensi terjadinya _cost-push inflation_—yaitu inflasi yang didorong pembengkakan biaya produksi dan operasional sektor usaha. Hal ini dipastikan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi di Mamuju.
“Kenaikan ini pasti berefek langsung kepada pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Sektor usaha mikro sangat sensitif terhadap biaya transportasi dan logistik. Ketika harga Pertamax naik setinggi ini, biaya operasional mereka membengkak, sedangkan mereka tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual ke konsumen karena daya beli masyarakat juga sedang melemah,” tegas Dicky.
Menutup pernyataannya, DPC GMNI Mamuju menyatakan akan terus mengawal gejolak ekonomi pasca-kenaikan BBM ini. Mereka menuntut Pertamina Regional Sulawesi dan Dinas Koperindag setempat segera turun ke lapangan guna memantau serta mengantisipasi dampak domino kenaikan harga Pertamax terhadap stabilitas harga bahan pokok di pasar tradisional Mamuju.
Potensi Gejolak Sosial Jika Tak Ada Penjelasan
Dicky menambahkan, jika tidak ada kejelasan formula dan mekanisme harga, kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional akan semakin terkikis. Ia khawatir situasi ini memicu gejolak sosial di daerah, terlebih saat daya beli masyarakat masih belum pulih penuh.
“Jangan sampai kenaikan BBM nonsubsidi ini menjadi pemicu baru keresahan. Pemerintah harus hadir dengan data, bukan sekadar wacana. Masyarakat berhak tahu kenapa harus bayar lebih mahal,” jelasnya.
GMNI Siap Gelar Aksi Lanjutan
Secara kelembagaan, GMNI Cabang Mamuju menegaskan siap menggelar aksi lanjutan jika dalam waktu dekat tidak ada transparansi dan langkah konkret dari pemerintah. Menurutnya, pengawalan ini demi memastikan kebijakan energi tidak memberatkan rakyat kecil.
“Kami akan terus kawal. Jika Pertamina dan ESDM bungkam, maka jalanan akan jadi ruang kami menyampaikan aspirasi,” tegas Dicky.
