MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Wali Kota Palembang Harnojoyo memaksimalkan hak prerogratifnya kali ini dalam merotasi merotasi delapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan salinan surat keputusan yang diketahui, ada terdapat 42 nama pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator dan pengawas yang di lingkup Pemkot Palembang yang di rotasi pada Selasa (5/10/2021)
Delapan diantaranya merupakan Kepala OPD yang membawahi bidang sentral di kota Palembang dan menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Seperti Dinas Kesehatan yang selama ini pimpinannya dijabat oleh pelaksana tugas, kini telah diisi oleh dr Fenty Apriani.
Sebelum ini, Fenty sudah cukup dikenal. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, membantu Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada tahun 2012-2014. Ia menjadi garda terdepan untuk merealisasikan program berobat gratis bagi masyarakat saat itu.
Namanya kembali menjadi sorotan pada tahun 2017, saat Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2013. Bersama 18 orang kepala OPD lain di Pemprov Sumsel, Fenty pernah diperiksa sebagai saksi.
Selain itu, Fenty diketahui juga pernah menjabat sebagai Kepala Bapelkes Sumsel dan pernah juga menjadi Wakil Direktur RS Ernaldi Bahar. Sehingga pengalamannya ini diharapkan mampu memenuhi target dari Wali Kota Harnojoyo saat ini. Apalagi di masa pandemi, Dinas Kesehatan kota Palembang dinilai tidak menunjukkan peranan yang kentara.
Justru, permasalahan dalam penanganan pandemi muncul saat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel diketahui mengusut dugaan (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) KKN pengadaan pakai habis alat kesehatan Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 silam.
Selain Fenty, rotasi juga menyasar Kepala Badan Penerimaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang Sulaiman Amin. Posisinya kini digantikan Herly Kurniawan yang sebelum ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Sosial dan Masyarakat, pernah juga menjadi Plt Kepala Kesbangpol dan lama menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan.
Pengalamannya dinilai layak untuk mengganti posisi yang ditinggalkan Sulaiman Amin, seiring defisit PAD yang dialami kota Palembang sedalam setidaknya dua tahun terakhir.
Rotasi terhadap Sulaiman Amin ini dilakukan di waktu yang hampir bersamaan ketika dia memberikan keterangan pers mengenai PAD Sektor Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 ini yang diklaim telah melampaui target.
Untuk tahun ini, Pemkot Palembang kembali melakukan revisi pencapaian PAD dari Rp1,2 Triliun menjadi Rp824 Miliar, seiring pandemi yang masih belum bisa dikatakan berakhir.
“Sampai sekarang belum dilakukan sertijab, tapi nanti kita akan pelajari dulu mana saja yang kurang untuk diperbaiki. Misal ada kebocoran, tentu akan kita perbaiki. Kita akan maksimalkan potensi yang ada. Tapi kalau soal target, saya tidak bisa berkomentar,” ujar Herly.
Wali Kota Harnojoyo juga menunjuk Aprizal Hasyim sebagai Kepala Dinas Perhubungan untuk menggantikan Agus Rizal yang kini ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kebudayaan. Sebelum ini, Aprizal merupakan Kepala Dinas perikanan yang cukup berprestasi.
Lewat dirinya, nama Kota Palembang makin dikenal di kancah nasional. Salah satunya dengan menghadirkan pasar ikan modern di kota Palembang yang diresmikan oleh Mantan Menteri KKP, Eddy Prabowo pada November 2020 lalu.
Sebelum dibangun, Aprizal memastikan pasar ikan yang terletak di Jalan MP Mangkunegara Palembang ini akan menjadi pusat penjualan ikan segar berkonsep one stop shopping yang dilengkapi berbagai fasilitas, seperti cold storage untuk tempat penyimpanan ikan, lahan parkir, dan Ice Flake Machine (IFM) kapasitas 1,5 ton.
Bahkan, dia mengklaim pasar tersebut memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kapasitas 35-50 meter kubik yang modern dan berstandar internasional. Pasar ini juga diklaim sebagai pasar ikan modern pertama di Sumatera.
Posisi yang ditinggalkan oleh Aprizal di Dinas Perikanan, kini diisi oleh Ahmad Zazuli mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora). Sedangkan Kadispora, kini dijabat oleh Isnaini Madani, mantan Kepala Dinas Pariwisata yang posisinya kini digantikan oleh Sulaiman Amin.
Pariwisata Palembang, menjadi salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi. Kunjungan wisatawan dan okupansi hotel tak lagi menjadi penunjang utama pemasukan daerah.
Apalagi, berbagai program wisata yang dicanangkan sejak beberapa tahun terakhir tak lagi terdengar. Misalnya Pedestrian Sudirman, Lorong Basah Culinary Night, Sekanak Bersolek, sampai rencana menjadi Pulau Kemaro sebagai ‘Ancol’ kota Palembang, semua yang masuk dalam program Charming Palembang, kini nyaris pudar.
Terakhir, ada nama Zanariah, Kepala Dinas Kebudayaan yang posisinya digantikan oleh Agus Rizal. Zanariah sendiri sebelumnya pernah menjadi Camat Plaju sebelum diangkat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan 2019 lalu.
Dalam beberapa kesempatan pelantikan pejabat sebelum ini, Wali Kota Harnojoyo telah menegaskan jika pihaknya akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan untuk semua Kepala OPD yang tidak mencapat target kinerja. Hal ini juga telah berulang kali ditegaskan oleh Sekda Kota Palembang Ratu Dewa kepada awak media.
Termasuk dalam rotasi pejabat yang berlangsung secara offline, virtual dan cukup terkesan tergesa-gesa. Sebab, di sisi lain, Pemkot Palembang saat ini juga tengah melakukan seleksi terhadap lima jabatan pimpinan tinggi pratama (Kepala Dinas) yang masih kosong.
Lantas, apakah tujuan pelantikan ini murni untuk perbaikan pelayanan masyarakat? Pengamat Bagindo Togar berharap demikian. Di sisa masa jabatan Wali Kota Harnojoyo yang tinggal dua tahun lagi, masyarakat dinilainya belum banyak merasakan manfaat dari kepemimpinan Harnojoyo.
“Kita sebenarnya melihat (rotasi pejabat) terburu-buru dan agak kurang terbuka. Namun kita lepaskanlah itu (sebagai hak prerogratif Wali Kota). Yang terpenting saat ini dan kedepan ada perubahan cara kerja, kinerja dari Pejabat di Pemkot Palembang ini,” kata Togar.
Dalam penentuan pejabat kali ini, ia juga berharap Wali Kota Harnojoyo telah melakukan assessment dengan tepat dan tidak melakukan penunjukkan berdasarkan kedekatan yang dimilikinya dengan nama-nama tersebut. Sehingga di sela kekurangan yang dimilikinya, Harnojoyo tidak akan terkesan mempolitisasi jabatan Kepala Dinas. Sekaligus menjadi ujian bagi hak prerogratif yang dimiliki Harnojoyo menentukan bawahannya.
“Untuk menunjuk Kepala Dinas tentu ada berbagai tahapan, namun secara umum dalam Undang-Undang diatur sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja dan pengalaman mereka selama ini. Termasuk yang utama adalah integritas,” beber Bagindo Togar.
Evaluasi yang dikatakan akan dilakukan oleh Harnojoyo terhadap para pejabat dibawahnya, lanjut Togar harus benar-benar dilakukan. Sehingga masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk merasakan manfaat dari perubahan struktur pejabat di Pemkot Palembang ini.
Pelayanan maksimal, menurutnya adalah hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga para pejabat tersebut, harus memiliki orientasi melayani masyarakat dan tentunya untuk kemajuan dan pembangunan Kota Palembang.
“Dua tiga bulan kedepan harus bisatunjukkan rotasi ini ada gunanya dan bisa diukur (kinerja Kepala Dinas). Apakah ada perubahan kinerja dan target pembangunan, apakah sesuai harapan Wali Kota dan masyarakat. Karena rotasi ini juga harus memberi manfaat besar bagi masyarakat dan beri dampak signifikan bagi pembangunan kota palembang, terutama di bidang pelayanan publik, infrastruktur dan penerimaan daerah (Pendapatan Asli Daerah),” jelasnya.(*)
