MATTANEWS.CO, MALANG – Hasil evaluasi penataan kawasan sementara di Alun-Alun Merdeka Kota Malang terdapat poin penting yang perlu dikaji lebih mendalam. Hal tersebut setelah dilakukan koordinasi lintas sektor melalui Forum Lalulintas dan Jalan yang berlangsung di Gedung Mini Blok Office Pemkot Malang, Selasa sore (3/3/2026).
Beberapa catatan penting yang dibahas pada forum tersebut seperti indikator membludaknya PKL yang tidak terdata bukan warga Malang hingga penataan parkir di kawasan jalan Merdeka Selatan.
Sorotan tajam juga dilontarkan Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat dalam penerapan skema penatakan kawasan PKL yang belum optimal dikarenakan momentum tersebut bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan sehingga tidak bisa dilihat secara parsial.
“Uji coba penataan kawasan di bulan Ramadhan Ini belum bisa efektif yang menjadi acuan, karena tidak bisa memvisualisasikan rutinitas. Karena PKL semua bebas juga ada pasar takjil,” ungkapnya.
Rahmat menyebut bahwa persoalan parkir, arus lalu lintas, hingga pemanfaatan ruang jalan merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus ditangani secara terpadu.
“Penataan ini tidak bisa dipisahkan per tahun atau per sektor. Semua saling berkaitan dalam satu paket kebijakan,” ujarnya.
Terlebih, Rahmat mengakui bahwa arah kebijakan pimpinan daerah melalui forum wali kota menitikberatkan pada terciptanya kenyamanan dan ketertiban di kawasan pusat kota, khususnya di sekitar Alun-alun Merdeka.
Oleh sebab itu, hasil evaluasi uji coba yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari proses menuju pola penataan yang lebih ideal.
Pada hasil uji coba tahap pertama, Rahmad menilai skema yang diterapkan sudah mulai menunjukkan arah positif. Namun ia tidak menampik masih terdapat dinamika di lapangan yang perlu dibenahi.
“Waktu uji coba pertama, terutama malam hari, kami lakukan pemantauan langsung. Secara umum arahnya sudah sesuai tujuan pimpinan, yakni meningkatkan kenyamanan dan ketertiban,” jelasnya.
Kendati demikian, Dishub mencatat sejumlah faktor yang masih mempengaruhi kinerja lalu lintas.
Dari sektor aktivitas keluar-masuk kendaraan parkir, pergerakan penyeberang jalan menuju kawasan Alun-alun, serta aktivitas bongkar muat di titik-titik tertentu.
Lebih lanjut, Rahmad juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar koridor Jalan Merdeka Selatan, sehingga aktivitas PKL berpotensi mengurangi ruang efektif jalan jika tidak ditata dengan baik.
“PKL ini bagian dari dinamika kawasan. Tapi ketika ruang milik jalan ikut terpakai, tentu berdampak pada kelancaran lalu lintas maupun efektivitas parkir,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang menyampaikan bahwa dalam uji coba pada tahap pertama cukup lumayan, sedangkan pada tahap yang kedua kurang efektif.
“Yang pasti ada penyebabnya ya, kita sudah bersinergi, Dishub bagaimana, Diskoperindag bagaimana dan kita Satpol juga bagaimana kita evaluasi masing-masing,” ucap Heru.
Menurutnya, dengan memberikan space seperti itu kepada PKL tidak mengurangi dan tidak menunjukkan grafik peningkatan dengan ketertiban peran dari Satpol PP Kota Malang.
“Kami dari sisi penegak Perda, para pedagang lama itu cenderung pasif, karena apa ada pemain atau pedagang baru yang masuk, tapi ya kita gak boleh melakukan penindakan saat uji coba,” ucapnya.
Heru menyebut bahwa hasil ujicoba dan kajian penataan kawasan alun-alun merdeka bagi para pemangku wilayah tidak berjalan.
“Kami juga telah melakukan mitigasi selama satu Minggu pertama, namun waktunya tidak cukup sehingga perlu space yang lain, dan kalau hasilnya uji coba seperti tahap kedua lebih baik jangan digunakan,” tandasnya.
