MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam membangun daerah melalui tata ruang yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat menerima kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Graha Bina Praja, Senin (15/9/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari inventarisasi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bagi Pemprov Sumsel, forum tersebut membuka ruang dialog strategis antara pemerintah daerah dan pusat.
“Pertemuan ini menjadi pencerahan bagi kami di Sumsel, karena memberi ruang untuk menyelaraskan visi pembangunan dengan kebijakan nasional,” ujar Herman Deru.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan sejumlah capaian pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat 5,42 persen, tertinggi kedua di Sumatera setelah Kepulauan Riau. Sektor pertanian pun menjadi penopang penting dengan luas lahan sawah mencapai 519 ribu hektare, ditambah 48 ribu hektare lahan baru di tahun 2025.
“Sumsel kini memasuki puncak produksi pangan, dan ini bukti bahwa daerah kita bukan hanya luas secara geografis, tapi juga berdaya saing,” tegasnya.
Selain capaian ekonomi, isu pemekaran daerah turut mengemuka. Herman Deru menyebut dua wilayah, yaitu Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kikim Area Kabupaten Lahat, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Pemekaran penting agar pelayanan publik lebih cepat dirasakan masyarakat. Kami berharap DPD bisa ikut memperjuangkannya meskipun keputusan akhir tetap ada di pemerintah pusat,” jelasnya.
Gubernur juga meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda aktif memberi masukan kepada DPD RI. “Pendapat dari daerah sangat berarti untuk menjadi bahan pertimbangan di tingkat pusat,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komite I DPD RI asal Sumsel, Jialyka Maharani, menegaskan bahwa pengawasan terhadap penataan ruang merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik DPD RI. “Kehadiran kami di sini adalah wujud kerja bersama demi kemajuan bangsa,” katanya.
Senada, Ketua Komite I DPD RI dr. Andi Sofyan Hasdam menyebut tata ruang yang baik adalah fondasi pembangunan nasional. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap usulan pemekaran daerah.
“Penataan ruang mencegah konflik, menjaga keseimbangan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kami mendukung langkah Gubernur, termasuk soal pemekaran. Kami terus berjuang agar moratorium bisa segera dibuka kembali,” tegasnya.
