MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) dan Forum Jurnalis Parlemen (FJP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Implikasi Capaian WTP Terhadap Transparansi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pemilihan Kepala Daerah” di Cafe Remington pada Sabtu (15/6/2024).
Acara ini dihadiri oleh berbagai pakar dan akademisi, termasuk Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Didik Susetyo, serta akademisi FISIP Unsri, Dr. M. Husni Thamrin. Dalam diskusinya, Prof. Didik Susetyo menjelaskan tentang pentingnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP adalah salah satu indikator utama dalam menilai laporan keuangan pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi. Esensinya adalah keberlanjutan pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang transparan,” kata Didik.
Prof. Didik juga menyoroti peran penting Penjabat (PJ) Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang berhasil membawa Pemkot Palembang meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumsel tahun 2023, setelah sebelumnya pada tahun 2022 hanya mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Ini adalah pencapaian signifikan yang mencerminkan upaya keras dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Akan tetapi, Prof Didik mengingatkan bahwa pencapaian WTP juga menghadapi berbagai tantangan. “Ada peluang dan tantangan dalam pencapaian WTP, termasuk potensi adanya oknum yang berusaha memperjualbelikan opini ini. Oleh karena itu, perlu ada monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik untuk mendeteksi dini potensi kecurangan,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Dr. M. Husni Thamrin, akademisi FISIP Unsri, menambahkan bahwa meskipun opini WTP tidak menjamin bebasnya sebuah pemerintahan dari korupsi, namun tetap penting sebagai indikator keberhasilan. “Predikat WTP mencerminkan pemerintahan yang bersih dan transparan, meskipun tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk menghilangkan korupsi,” katanya.
Husni juga menyoroti rendahnya partisipasi generasi Z dalam Pilkada. “Generasi Z cenderung kurang tertarik dengan Pilkada dibandingkan dengan aktivitas lain seperti judi online. Ini menjadi tantangan besar dalam membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda,” ungkapnya.
Sementara itu, pengamat politik Bagindo Togar memberikan pandangan kritis sekaligus apresiatif terhadap capaian WTP oleh pemerintah daerah. “Kritik dan pujian harus seimbang. Pada awalnya, saya ragu dengan capaian WTP ini. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Prof. Didik, saya mulai memahami dan mengapresiasi upaya Ratu Dewa. WTP kedepan seharusnya bisa menjadi setara dengan penghargaan Kalpataru, sebagai salah satu predikat tertinggi,” katanya.
Bagindo juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam meraih predikat WTP. “Opini WTP harus diperoleh dengan cara yang benar, bukan melalui negosiasi yang distortif. Pemerintah daerah harus lebih ketat dalam mengawasi proses ini dan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang mencoba memperjualbelikannya,” tandasnya.(*)
