Ini Kata Bupati Terkait Status Level PPKM di Purwakarta

  • Whatsapp
Bupati Purwakarta Jabar mengumumkan Purwakarta sudah di Level 2 (Agus Sugianto / Mattanews.co)
Bupati Purwakarta Jabar mengumumkan Purwakarta sudah di Level 2 (Agus Sugianto / Mattanews.co)

MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Sempat ramai jadi bahan perbincangan terkait status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Purwakarta di level 4.

Ternyata hari ini, Purwakarta sudah turun level menjadi PPKM Level 2.  Hal tersebut langsung diumumkan oleh Bupati Purwakarata Anne Ratna Mustika, Rabu (15/9/2021).

Bacaan Lainnya

Alhamdulillah, sore tadi Kemenkes sudah memperbaharui data. Kita diberikan perbaikan data dari PPKM level 4 kembali ke level 2. Hanya saja kita akan menunggu revisi Inmendagri dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan,” katanya, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satgas Provinsi yang dipimpin Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Sebelumnya, pada hari Senin (13/9/2021) malam, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Purwakarta berstatus PPKM Level 4. Hal ini terjadi sebab data yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat.

“Ini terjadi karena ada perbaikan data atau cleansing data, antara data Kemenkes yaitu Pikobar dengan data kami di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Perbaikan data tersebut, lanjutnya, menyebabkan adanya lonjakan karena data Purwakarta tidak sinkron dengan Pusat.

“Tetapi sudah kita sampaikan bahwa data yang masuk ke aplikasi Kemenkes itu data lama. Padahal, kejadian real-nya pada hari ini, kita sudah empat hari zero kematian dari tanggal 11-14 September,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Gubernur Jabar Ridwan Kamil ikut memberikan atensi. Pasalnya, penanganan COVID-19 di Purwakarta sudah sangat baik.

Penularan sudah menurun dengan keterisian BOR, yang hanya 9,5 persen atau di bawah 10 persen. Kemudian kasus aktif Covid-19 di Purwakarta juga sangat rendah sekali yakni 0.38 persen.

“Kita meminta kebijakan untuk aktivitas masyarakat mengacu kepada PPKM level 2 sesuai dengan data real harian. Alhamdulillah, Gubernur merespon bahwa itu bisa dilakukan tanpa harus ada lagi pembatasan-pembatasan yang sangat besar,” ujarnya.

Contohnya dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (TPM) terbatas, yang terus didorong untuk tetap dapat dilaksanakan.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait