MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG – Bupati Aceh Tamiang menanggapi pandangan Umum Raqan (Rancangan Qanun) PTJ (Pertanggungjawaban) realisasi APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) anggaran tahun 2025 di sidang paripurna Dewan setempat, Selasa (15/9/2026).
Pimpinan sidang M. Nur mengatakan, pada rapat paripurna ke-2, lima fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap raqan pertanggungjawaban pelaksanaan apbk aceh tamiang tahun anggaran 2025.
“jawaban/penjelasan bupati aceh tamiang atas pandangan umum anggota dewan (fraksi-fraksi) terhadap raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2025 selanjutnya akan kami serahkan kepada panitia anggaran DPRK Aceh Tamiang semoga menjadi masukan pada saat pembahasan bersama dengan tim anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang,” ucapnya.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati Aceh Tamiang melalui Wakil Bupati, Ismail menyebutkan, lima fraksi menyoroti sejumlah hal strategis, di antaranya prioritas belanja untuk kebutuhan masyarakat, pemenuhan hak di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, serta kejelasan penyaluran kebutuhan hidup dasar (jadup) bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra mengapresiasi upaya pemerintah dalam penanganan bencana dan mendorong optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, pengelolaan aset, evaluasi BUMD, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Fraksi Demokrat menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, optimalisasi pajak dan retribusi, evaluasi perizinan perusahaan, serta pemanfaatan CSR.
Fraksi NasDem menyoroti peningkatan PAD, evaluasi program yang belum terlaksana atau tertunda, serta pemanfaatan SiLPA sebagai bahan evaluasi. Sementara Fraksi Sekate Sepakat mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif, optimalisasi potensi daerah dan penguatan inovasi pemerintah daerah.
