MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi perbincangan publik turut menghidupkan sorotan terhadap riwayat pendidikan pejabat publik. Perhatian tersebut juga menarik untuk dikaitkan dengan latar belakang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Publik pun mulai mempertanyakan bagaimana rekam jejak pendidikan para wakil rakyat di daerah, termasuk apakah terdapat anggota DPRD Kapuas Hulu yang menggunakan ijazah Paket C sebagai persyaratan pendidikan saat pencalonan legislatif.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, M. Yusuf, menjelaskan bahwa sebagian besar calon anggota legislatif (caleg) memiliki ijazah SMA atau sederajat.
Hal tersebut karena pendidikan minimal SMA atau sederajat merupakan salah satu persyaratan wajib untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.
“Sebagian besar ijazah SMA, Bang, karena syarat wajib minimal SMA sederajat,” jelas M. Yusuf saat dikonfirmasi, Mattanews.co Sabtu (14/11/2026) malam.
Namun, ketika ditanya mengenai latar belakang pendidikan anggota DPRD Kapuas Hulu yang sudah terpilih dan saat ini menjabat, Yusuf mengaku belum dapat memastikan apakah terdapat anggota dewan yang menggunakan ijazah Paket C.
“Kalau caleg ada, cuma kalau yang sudah menjadi anggota DPRD saya tidak ingat juga, Bang,” ungkapnya.
*KPU Berikan Ruang Masyarakat Mengawasi Persyaratan Caleg*
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa KPU memiliki mekanisme keterbukaan informasi melalui tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sebelum menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT).
“Dalam tahapan tersebut, terdapat jeda waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk mencermati dan menyampaikan tanggapan maupun masukan terkait persyaratan calon anggota legislatif, “beber Yusuf.
Kemudian, dokumen dan informasi mengenai calon yang diumumkan melalui website resmi KPU dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik.
“Kesempatan tersebut memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan apabila menemukan informasi atau hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait persyaratan bakal calon sebelum KPU menetapkan DCT, “tuturnya.
Menurut Yusuf, mekanisme ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan penyelenggara pemilu agar masyarakat tidak hanya menjadi pemilih.
“Tetapi juga dapat berpartisipasi mengawasi proses pencalonan wakil rakyat, “terangnya.
*Paket C Termasuk Pendidikan Kesetaraan SMA*
Yusuf jelaskan, secara regulasi, Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa bakal calon anggota DPR dan DPRD harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.
“Dengan demikian, ijazah Paket C sebagai pendidikan kesetaraan tingkat SMA perlu dilihat berdasarkan ketentuan pengakuan dan keabsahan dokumen pendidikan yang berlaku, “kata Yusuf.
Yusuf berharap di tengah berkembangnya perhatian publik terhadap riwayat pendidikan pejabat negara, keterbukaan data pendidikan anggota DPRD Kapuas Hulu menjadi hal yang menarik untuk diperjelas.
Disisi lain, masyarakat berhak mengetahui profil wakil rakyat yang dipilihnya, termasuk latar belakang pendidikan serta pemenuhan persyaratan administrasi ketika mengikuti proses pencalonan.
“Transparansi tersebut penting agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat memiliki dasar yang jelas, tidak menimbulkan spekulasi, serta tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi, “pungkasnya mengakhiri. (*)
